APBD 2021 Harus Utamakan Ketahanan Pangan

SAMPIT – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk fokus terhadap ketahanan pangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2021. Sebab, saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi, dan mengakibatkan ekonomi masyarakat menurun drastis.

“Guna menjaga segala macam ancaman krisis pangan, Pemkab Kotim wajib memperkuat sektor ketahanan pangan, mulai dari para petaninya diperhatikan  hingga bantuan peralatan dan bibit. Kita tengah diterpa wabah Covid-19, jangan sampai ketahanan pangan kita goyah karena kita tidak bisa memprediksikan kapan corona ini berakhir,” jelas Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Juliansyah di Sampit, Selasa (6/10/2020).

Baca Juga :  Kemarau Belum Pengaruhi Hasil Pertanian

Menurutnya, salah satu upaya untuk mengantisipasi itu, perlu memperkuat sektor ketahanan pangan dengan memfokuskan APBD 2021 dalam rangka berjaga-jaga. Selain itu, juga penting dan wajib memperhatikan dana kesehatan.  Dua program ini sangat prioritas, karena menyesuaikan kondisi daerah akibat dampak Covid-19.

Baca Juga :  Pemkab Kotim Diminta Siapkan Excavator Mini untuk Normalisasi Drainase

Dipaparkan Juliansyah, untuk penanganan kesehatan, antara lain perlu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa alat pelindung diri bagi masyarakat dan petugas medis, penyediaan fasilitas kesehatan seperti ventilator, merekrut dan memberi insentif bagi tenaga medis, hingga penanganan terhadap pasien yang positif Covid-19. Sedangkan anggaran penanganan dampak ekonomi, antara lain berupa pengadaan bahan pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan menekan dampak panic buying, insentif pengurangan pajak daerah, perpajangan waktu pemenuhan kewajiban pajak, stimulus penguatan modal, dan lain sebagainya.

Baca Juga :  Hadiri Persekutuan Hamba Tuhan se-Kalteng, Ini Pesan Perdie

“Sementara untuk penyediaan jaring pengaman sosial, bisa berupa pemberian hibah serta bansos kepada individu berisiko tinggi, seperti keluarga miskin dan sektor informal, fasilitas kesehatan, dan instansi vertikal yang mendukung penanganan Covid-19,” jelas Juliansyah.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA