SAMPIT, inikalteng.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah menyebutkan, distribusi bantuan untuk korban banjir di Kotim dari pemerintah daerah dan juga dari pihak ketiga tidak merata. Ada korban banjir di kawasan pelosok yang tidak diperhatikan dan terabaikan.
“Penyaluran bantuan korban banjir ini ternyata tidak merata. Ada yang sebagian dapat, ada yang tidak. Sehingga menyebabkan kecemburuan, padahal status mereka sama-sama korban banjir,” ujar Juliansyah di Sampit, Senin (10/10/2022).
Juliansyah menyebut, distribusi bantuan untuk korban ini harusnya tidak ada perbedaan. Karena itu, pihak kelurahan atau kepala desa yang wilayahnya terdampak banjir, agar mendata warganya secara valid. Sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari. “Kepala desa hingga RT dan RW yang punya peran stetegis ketika dalam penyaluran bantuan ini kepada warga. Karena mereka yang paham dan tahu bagaimana kondisi warganya di lapangan,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra Kotim itu juga mengaku prihatin dengan bencana banjir yang selalu menghantui sejumlah warga di pelosok Kotim. Bencana ini merupakan siklus tahunan, dan semestinya pemerintah memang harus siap siaga ketika menghadapi musim penghujan. Karena tidak bisa dipungkiri, banjir pasti akan terjadi setiap tahun.
Berdasarkan data yang dihimpun BPBD Kotim, banjir di Kotim kali ini berdampak terhadap 1.793 kepala keluarga, 1.295 rumah, 12 rumah ibadah, delapan sekolah dan tiga fasilitas kesehatan. Selain dari pemerintah daerah, sejumlah pihak juga mulai memberikan bantuan untuk korban banjir, di antaranya ada perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Sementara itu, berdasarkan prakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit, hujan masih berpotensi terjadi di seluruh kecamatan di Kotim mulai pukul 13.00 WIB hingga 01.00 WIB. Untuk itu, masyarakat diimbau mengantisipasi terhadap kemungkinan dampaknya jika hujan terjadi sesuai prakiraan pada rentang waktu tersebut. (ya/red1)
