SAMPIT, inikalteng.com – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Nadie Enggon, meminta Bupati Kotim mengevaluasi pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim. Karena selama ini terkesan tidak ada keterbukaan mengenai kinerja dan program kegiatannya, termasuk pelaksanaan anggaran.
“Jadi, mulai dari kepala dinas hingga kepala bidang di Dinas PUPR Kotim, perlu dievaluasi, bahkan perlu penyegaran,” ujar Nadie yang juga Anggota Komisi IV itu di Sampit, Kamis (2/9/2021).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim ini mengungkapkan, Komisi IV sebagai mitra kerja dari Dinas PUPR kesulitan untuk berkoordinasi, lantaran tidak ada keterbukaan dari pejabat yang ada di dinas tersebut. Bahkan parahnya, dari tahun 2020 hingga 2021 ini banyak “proyek siluman” yang muncul tanpa diketahui oleh Komisi IV selaku pihak yang membahas anggarannya.
“Salah satu contoh, renovasi Gerbang SAHATI yang menghabiskan anggaran Rp700 juta itu, kami di Komisi IV tidak pernah membahasnya, tiba-tiba muncul begitu saja. Sementara jalan dan lainnya, sampai sekarang belum dikerjakan,” ujar Nadie.
Lebih lanjut dikatakan, jika pejabat di Dinas PUPR Kotim tidak dievaluasi, maka akan berdampak terhadap pembangunan daerah, bakal banyak nantinya usulan masyarakat yang melalui DPRD sia-sia karena tidak akan terealisasi. Sebab, pejabat yang ada di Dinas PUPR Kotim lebih mementingkan kepentingan kelompok. Terbukti proyek yang sama sekali tidak ada efek manfaatnya untuk orang banyak, malah direalisasikan.
“Saya harap semua pihak bisa memperhatikan hal itu. Selama ini, Dinas PUPR juga kurang terbuka dalam penggunaan anggaran, sehingga sangat perlu dievaluasi,” kata Nadie Enggon. (ya)
Komentar