SAMPIT, inikalteng.com – Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor diharapkan cermat dan berhati-hati dalam menempatkan pejabat di lingkungan Pemkab setempat.
Harapan itu diungkapkan kalangan Anggota DPRD, aktivis hingga kalangan mahasiswa di daerah tersebut, menyikapi pemilihan pejabat yang akan menduduki jabatan struktural yang rencananya digelar akhir Agustus ini.
“Pemilihan pejabat yang duduk dalam jabatan-jabatan struktural memang haknya kepala daerah, namun tidak salah juga kami mengingatkan Bupati agar dalam penempatan ini harus berpedoman kepada rekam jejak dan kemampuan,” kata Anggota Komisi I DPRD Kotim SP Lumban Gaol di Sampit, Jumat (20/8/2021).
Politisi Partai Demokrat ini menyebut, Bupati Kotim harus menghindari tipikal pejabat ABS (asal bapak senang), sementara pelayanan dan kinerjanya buruk. Semestinya, Bupati harus sudah mengantongi siapa saja yang akan duduk dalam jabatan penting itu nantinya, apalagi sebelumnya sudah menjabat sebagai Sekretaris Daerah.
“Bupati harus menghindari pejabat tipikal ABS. Ini berbahaya bagi pemerintah itu sendiri, karena orientasinya bukan melayani masyarakat. Penempatannya nanti agar benar-benar memegang prinsip the righ man on the righ place,“ katanya.
Sebagai mitra pemerintah selama ini, ujar Lumban Gaol, mereka mengamati banyaknya pimpinan di tingkat SOPD dalam lingkungan eksekutif mulai dari tingkatan lurah, camat hingga kepala dinas yang tidak bisa bekerja dengan baik dan maksimal dalam hal pelayanan ke masyarakat maupun dari segi kinerja.
“Kami lihat banyak yang hanya sekadar ABS saja. Nah, pejabat peninggalan sebelumnya yang model seperti itu harusnya parkirkan saja,” tegas Lumban Gaol.
Pria yang juga Ketua Komisi Nasional Pemuda Demokrat tersebut tidak menampik dari sejak lama penempatan pejabat di Kotim telah mengabaikan meritokrasi yang baik. Sebab, kebanyakan diangkat hanya karena hubungan kedekatan secara emosional dan juga politik.
”Lebih parah lagi hanya berdasarkan suka dan tidak suka saja. Apalagi prinsip like and dislike hanya berupa pemenuhan keinginan-keinginan atasan yang bersifat pribadi saja dan tidak berdasar pada kinerja,” cetusnya.
Namun demikian, pihaknya masih menaruh harapan kepada Halikinnor untuk mengakomodir pegawai yang berintegritas dan berkinerja dengan baik tanpa melihat sisi keluarga, agama dan suku. “Saya percaya dan yakin bahwa Bupati Halikinnor akan sangat berbeda dari bupati-bupati terdahulu. Apalagi kita ketahui bahwa Halikinnor pernah menjadi ASN berkarir dari bawah hingga mendapatkan jabatan tertinggi sebagai ASN,” jelasnya.
Karena itu, dia mengharapkan agar pejabat yang bermasalah secara hukum hendaknya sementara waktu diparkirkan, supaya bisa lebih fokus. Terlebih lagi kepada camat dan lurah yang belakangan ini terseret dalam masalah hukum lantaran langkahnya diduga terlibat sengketa perdata di bidang pertanahan dan lain sebagainya. Itu terjadi lantaran lurah dan camat kerap menerbitkan surat tanah yang tumpang tindih. (ya)
