NANGA BULIK – Pada penghujung tahun 2020, ratusan pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Lamandau terjadi perombakan. Dari ratusan pejabat yang dilantik itu, di antaranya dua kepala dinas (kadis) yang bergeser, yakni Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kadis Sosial (Dinsos).
“Pergeseran ini adalah hal yang biasa. Seperti halnya Kadis PUPR Lamandau Ray Paskan sudah cukup lama menjabat, dan saat ini sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Lamandau,” ujar Bupati Lamandau H Hendra Lesmana usai melantik para pejabat di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Lantang Torang, kemarin malam.
Selanjutnya, Endang Rustiningsih yang semula menjabat Kepala Dinsos Kabupaten Lamandau, kini menempati posisi baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.
Dengan demikian, maka dua dinas yakni PUPR dan Dinsos kini mengalami kekosongan pimpinan definitif. “Namun kami telah menugaskan Ray Paskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR. Sedangkan Plt Kadinsos dijabat oleh Heru Priyono,” ungkap Bupati.
Hendra Lesmana menyebutkan, ada sebanyak 127 orang pejabat fungsional yang terkena rotasi, yakni jabatan pimpinan tinggi pratama 4 orang, jabatan administrator 37 orang dan jabatan pengawas 86 orang.
“Pengambilan sumpah jabatan ini, jangan dimaknai dalam perspektif sebagai formalitas pendistribusian jabatan belaka. Namun ini sebagai upaya pembinaan karir dengan dilandasi pemberdayaan potensi yang menitikberatkan aspek kompetensi aparatur yang lebih profesional,” jelas Hendra.
Rotasi jabatan juga terjadi di Eselon III. Mul’atmidy yang semula Camat Menthobi Raya bergeser sebagai Camat Bulik. Sedangkan Camat Menthobi Raya kini dijabat Koko Hadiyatmoko, dan Camat Bulik Timur dijabat Aleksander. Selanjutnya, Camat Sematu Jaya semula dijabat Syarifudin Zuhri digantikan oleh Panca Mardi Hari Suntoyo.
Diketahui, Pemkab Lamandau akan segera membuka proses assesment jabatan untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini masih dijabat Plt, yakni posisi Kadis PUPR, Kadinsos, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) serta Kepala Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.(hy/red)
