SAMPIT – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Parimus, mendukung dan menyambut baik pernyataan Ketua Komite 1 DPD RI Agustin Teras Narang, belum lama ini, yang pada intinya meminta agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang direncana pada 9 Desember 2020 mendatang, ditunda.
Permintaan penundaan Pilkada itu sudah dilayangkan kepada Pimpinan DPR RI. Alasannya, di antaranya karena Pilkada Gubernur dan Bupati/Wali Kota kali ini akan melibatkan 105 juta pemilih dan 270 daerah, yang saat sedang menghadapi pandemi Covid-19. Situasi seperti ini, akan membuat pilkada nantinya tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
Menurut Parimus, jika mengutip dari pernyataan Ketua Komite 1 DPD RI tersebut, salah satu alasannya kenapa harus ditunda lagi, karena 270 daerah dan 105 juta jiwa pemilih itu terancam keselamatan kesehatannya di tengah wabah Covid-19.
“Karena sampai saat ini, warga yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah dan belum ada terlihat kapan pandemi ini akan berakhir,” kata Parimus di Sampit, Kamis (4/6/2020).
Selain poin tersebut, lanjutnya, alasan lain ialah penyelenggaraan Pilkada jika tetap dilaksanakan pada 9 Desember nanti termasuk tahapannya di tengah pandemi corona, dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena tidak memperhatikan aspek sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat.
Ketua DPC Demokrat Kotim ini menyarankan, alangkah baiknya kita fokus untuk bersatu melawan virus corona yang terjadi saat ini, agar putus mata rantai penyebarannya dan tidak ada lagi korban jiwa. Jika Pilkada ini dipaksakan tahun ini, justru akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah yang melaksanakan Pilkada.
“Karena itu, kita perlu sikapi bersama dan saya mengajak seluruh fraksi partai politik di seluruh wilayah supaya bersatu mendorong pemerintah menumbuhkan kebijakan yang dapat membuat rakyat kita aman,” tutur Parimus.
Ditambahkannya, yang juga harus jadi pertimbangan ialah anggaran Pilkada. Di mana semua daerah terutama Kotim, anggaran Pilkada sudah dialihkan untuk menangani Covid-19. “Itu artinya perlu dipertimbangkan lagi. Jika anggarannya kurang jelas, maka pelaksanaan Pilkada tidak maksimal dan justru akan menimbulkan permasalahan baru,” kata Parimus.(red)
Komentar