KASONGAN, inikalteng.com – Kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan mendesak Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan perbaikan infrastruktur publik. Pasalnya, pada saat terjangan banjir berjilid-jilid di Bumi Penyang Hinje Simpei, banyak sarpras yang mengalami kerusakan.
Hal itu ditekankan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Rudi Hartono pada Rapat Paripurna DPRD Katingan beberapa waktu lalu. Disebutkan, banyak sekali infrastruktur yang mengalami kerusakan baik itu infrastruktur pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur transportasi perhubungan.
“Bahkan ada beberapa infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak dapat terselesaikan oleh kontraktor karena banjir di tahun 2021 ini, hingga dilakukan pemutusan kontrak,” kata Rudi Hartono.
Legislator Dapil III ini berharap Pemerintah Kabupaten Katingan mempertimbangkan pada kegiatan fisik yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yang tidak dilaksanakan, apalagi yang diputus kontraknya.
Hendaknya, sebut dia, pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022 yang akan dibahas secara bersama-sama antara dewan dan Pemerintah Kabupaten Katingan.
“Kegiatan fisik tersebut harus tetap dilanjutkan dan tidak hilang begitu saja, apalagi kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Katingan,” cetusnya.
Kemudian, tambah dia, yang perlu diperhatikan pada RAPBD 2022 menyangkut masalah sanitasi atau saluran air bersih. Karena hingga sekarang ini banyak sekali genangan air yang masih mengegenangi lingkungan warga. Ironisnya itu tidak mendapat perhatian sama sekali dari APBD pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.
“Kami sebutkan satu contohnya genangan air yang setiap saat dapat kita lihat di permukiman penduduk di Desa Samba Danum, Kelurahan Samba Kahayan dan desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah,” pungkasnya. (red)
Komentar