PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Konferensi Gereja dan Masyarakat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) pada hari kedua, Kamis (9/11/2023), dengan agenda diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber tingkat nasional dipandu oleh moderator Agustin Teras Narang juga sebagai Ketua Yayasan Kesehatan PGI.
Di antara Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa, Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Novia Widyaningtyas dan Direktur Ketentraman dan Ketertiban Umum Dibawah Deputi Pengendalian Pembangunan IKN, Ronny R Pantow.
Diskusi kali ini membahas situasi geopolitik dunia sekarang serta belajar memahami dinamika global dan nasional, termasuk bagaimana sikap gereja menghadapi Ibu Kota Negara (IKN), agar PGI dapat menempatkan diri bagi kepentingan umat Kristen dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Andy juga menerangkan, dari dalam negeri perkembangan terkini soal bonus demografi hingga situasi demokrasi. Menurutnya, berdasarkan kajian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, untuk mematangkan demokrasi akan diperlukan 7 kali pemilu berturut-turut secara demokratik.
Atas dasar itu, menurut Andi, proses demokrasi 2024 maupun 2029 mesti berlangsung substantif agar dapat menghasilkan dampak kesejahteraan sebagaimana dimiliki 40 negara dengan demokrasi yang matang di dunia.
Sementara itu, dari pandangan mantan Gubernur Lemhanas bahwa Indonesia menganut ideologi konstitusi dan ideologi Pancasila. Di tengah situasi belakangan ini, kondisi demokrasi Indonesia dinilai juga berpengaruh terhadap banyak aspek termasuk hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Andi mengungkapkan bagaimana Marthin Luther King, tokoh pergerakan dan anti diskriminasi Amerika Serikat yang menyebut I Have a Dream. Mimpi yang bukan untuk dirinya semata, tapi bagi kemanusiaan. Hal ini menurutnya sebuah landasan ideologis yang juga mesti sama dalam politik dan hidup berdemokrasi. Bahwa politik dan demokrasi bicara tentang kepentingan bersama, bukan pribadi atau segolongan kelompok politik.
Terkait ini, Andi menekankan, sebelum memilih partai, seseorang mestinya menentukan dulu ideologinya. Sebab ideologi yang memberi arah perjuangan politik seseorang agar teguh dan konsisten, tidak pragmatis. Ideologi juga yang menurutnya membuat politisi nyaman tak peduli menang atau kalah, karena ideologi akan bekerja menemukan perannya dalam setiap posisi baik di dalam maupun di luar pemerintahan.
Mantan Gubernur Lemhanas ini, secara khusus berpesan bagi seluruh peserta yang merupakan bagian dari kepengurusan PGI untuk melihat bagaimana keteladanan Yesus. Pribadi yang tidak hidup dan mati bagi dirinya sendiri, tetapi bagi kehidupan semua orang. Sebuah landasan penting dalam melihat bagaimana gereja harus melayani kepentingan kemanusiaan dan lebih banyak orang. Bukan semata kepentingan golongan Kristen itu sendiri.
Kemudian Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Novia Widyaningtyas menjelaskan, capacity building, gerakan literasi, dan advokasi jadi salah satu peran umat Kristen dalam merespon perubahan iklim dan merawat kelestarian lingkungan.
Sedangkan narasumber lainnya, Ronny Pantow dari Otorita Ibu Kota Nusantara memaparkan landasan serta harapan dari pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan. Ditambah diimbangi perspektif perlindungan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat dari Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Marthin Billa.
Presiden MADN ini mengharapkan agar pembangunan IKN juga berarti pembangunan masyarakat dayak. Lebih jauh, IKN diharapkan tidak menimbulkan ketimpangan baru di Kalimantan, sebaliknya dapat menopang pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat adat.
Sementara sebagai moderator sekaligus sebagai bagian dari DPD RI, Agustin Teras Narang mengapresiasi paparan dari narasumber. Pencerahan dari mereka diharapkan mewarnai kerangka pikir PGI ke depan dalam mengambil langkah bersama menyongsong IKN yang berwawasan ekologi dan berkeadilan secara ekonomi.
“Dalam pandangan saya, pembangunan IKN mesti jadi penopang pembangunan wilayah Kalimantan dan Indonesia pada umumnya. Untuk itu, IKN hendaknya tak menimbulkan problem gentrifikasi yang meminggirkan warga lokal. Sebaliknya, IKN mesti mengangkat kearifan lokal Kalimantan sebagai bagian identitas kebudayaan nasional, berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat adat, serta menghadirkan keadilan sosial,” sebut Teras.
Penulis : Adinata
Editor : Zainal
Komentar