MUARA TEWEH, inikalteng.com – DPRD Kabupaten Barito Utara menekankan pentingnya sinkronisasi antara usulan perangkat daerah dengan pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam perencanaan anggaran.
Wakil Ketua II DPRD, Hj Henny Rosgiaty Rusli, menegaskan bahwa kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar pada Selasa (11/3/2025) di Aula Bappedalitbang Kabupaten Barito Utara, Henny menekankan bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), konsultasi publik, serta koordinasi dengan DPRD.
“Penyusunan pokok pikiran DPRD tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui berbagai tahapan seperti reses, kunjungan kerja, dan rapat dengar pendapat. Semua ini dilakukan agar anggaran yang disusun benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa DPRD akan semakin memperkuat fungsi pengawasannya dalam pembahasan KUA-PPAS dan APBD guna memastikan kebijakan anggaran yang dibuat tidak hanya berbasis administratif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Acara ini turut dihadiri oleh para pimpinan perangkat daerah, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga demi pembangunan yang adil dan merata di Kabupaten Barito Utara.
Editor : Yohanes Frans Dodie
