PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, selalu membuka ruang dialog bagi siapapun elemen masyarakat, khususnya mahasiswa yang ingin berdialog dengannya.
Pernyataan tersebut disampaikan H Sugianto Sabran, Rabu (16/11/2022), menyikapi insiden aksi gabungan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM) Jilid III, Senin (14/11/2022) kemarin, di Halaman Kantor Gubernur Kalteng. Di mana dalam aksi tersebut, memicu ketidapuasan pihak GERAM, sehingga mewacanakan melakukab Konsolidasi Akbar Jilid IV.
“Saya membuka luas ruang dialog dengan pihak mahasiswa yang tergabung dalam GERAM. Tema dari aksi ini adalah evaluasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, maka yang saya pahami adalah adik-adik mahasiswa yang kritis ini akan membawa data-data sebagai bahan evaluasi kinerja kami. Untuk itu saya siap dan terbuka mendengarkan, serta berdialog, maka tempat yang tepat adalah di sebuah ruangan atau aula yang memadai, bukan di jalanan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, dia bersama Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, tentu tidak akan mampu memuaskan semua pihak dalam membangun Kalteng. Terlebih, membangun sebuah wilayah yang merupakan provinsi terluas di Indonesia, yang luasnya mencapai 1,5 kali Pulau Jawa ini.
”Kami siap menerima masukan maupun kritik yang bersifat konstruktif, dalam kerangka bersama membangun Kalimantan Tengah, maka forum yang tepat adalah forum dialog. Dalam dialog tersebut, kamipun berkesempatan untuk menjelaskan apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan, berikut tantangan dan hambatannya. Masukan-masukan tersebut sangat penting didapat dari kaum intelektual mahasiswa,” sambungnya.
Sementara menyikapi wacana Konsolidasi Akbar Jilid IV, menurutnya hal tersebut merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, di negara yang hak demokrasinya dijamin dan dilindungi Undang-Undang.
Kendati demikian, alangkah lebih baik dan bijak jika pendapat itu disalurkan melalui mekanisme yang benar dan damai, tanpa menimbulkan kekisruhan. Dia juga memastikan, membuka lebar-lebar bagi siapapun yang ingin berdiskusi, bagaimana membangun Bumi Tambun Bungai lebih baik dan bermartabat.
“Setiap saat saya menyediakan ruang dialog, Gubernur adalah pelayan rakyat, tugasnya adalah menyerap aspirasi, mendengar, dan melihat langsung setiap denyut kehidupan rakyatnya. Selanjutnya bagaimana membuat langkah-langkah dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, tentu dengan dukungan semua unsur dan elemen masyarakat, termasuk kaum intelektual kampus,” pungkas Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran.
Untuk diketahui, sebagaimana pemberitaan di berbagai media, bahwa insiden yang terjadi antara aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kalteng, dipicu karena ada upaya sebagian kelompok untuk menurunkan bendera negara sang Merah Putih menjadi setengah tiang.
Hal tersebut memacu reaksi aparat Pol PP yang bertugas, untuk menjaga kehormatan salah satu simbol negara tersebut. Terlebih bendera negara tengah berkibar di objek vital pemerintah, yaitu Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
sebagaumana ketentuan, penggunaan termasuk penaikan dan penurunan bendera negara diatur secara jelas dalam Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan, bahwa sebelum insiden terjadi, Pemprov Kalteng dalam hal ini Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran telah memerintahkan biro terkait untuk mempersiapkan Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, sebagai tempat dialog terbuka dengan pihak GERAM.
Akan tetapi, pihak GERAM menolak untuk berdialog dalam ruangan, sehingga hal tersebut membuat Gubernur Kalteng ini rela turun ke lapangan untuk menemui massa. Namun sekali lagi, pihak GERAM tidak bersedia memanfaat peluang itu dengan baik. (ka/red2)
