PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Pasca penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir sejak 17 Oktober 2022 hingga 21 hari ke depan, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran bergerak cepat turun tangan membantu masyarakat yang terdampak banjir. Pasalnya hingga saat ini, tercatat delapan kabupaten dan satu kota di Kalteng terdampak banjir, atau lebih dari 50 persen kabupaten dan kota di Bumi Tambun Bungai terdampak banjir.
Adapun delapan kabupaten dan satu kota yang terdampak banjir tersebut, yakni Kabupaten Katingan, KotawaringinTimur, Pulang Pisau, Lamandau, Seruyan, Sukamara, Kotawaringin Barat, Barito Utara, dan Kota Palangka Raya. Selain itu berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng per 17 Oktober 2022, terdapat 35 kecamatan, 184 desa dan kelurahan, 16.424 KK dan 47.136 jiwa, sebanyak 61 KK atau sebanyak 235 jiwa terdampak banjir, di delapan kabupaten dan satu kota tersebut. Angka itu, akan terus bertambah bila melihat perkembangan sepekan terakhir.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, Senin (17/10/2022), menuturkan, sebanyak enam kabupaten juga telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, yaitu Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Katingan. Sedangkan Kabupaten Seruyan, dalam proses penetapan perpanjangan Status Tanggap Darurat.
“Kondisi demikian tentu sangat meprihatinkan, banjir di Kalimantan Tengah seakan menjadi kalender tetap setiap tahun. Bahkan bisa terjadi dua sampai tiga kali dalam setahun bila melihat periodik dari 2020 sampai dengan 2022. Mengingat banjir yang mengepung Kalteng, terjadi saat permasalahan lain belum usia, yakni di saat pandemi Covid-19 belum berakhir, dan inflasi menghantam sendi kehidupan dibarengi kenaikan harga BBM, sehingga semuanya harus kita hadapi dan ditangani secara simultan bersamaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Gubernur Kalteng dua periode itu, menyebut, akibat banjir masyarakat petani tidak bisa bercocok tanam dan gagal panen, karena lahannya terendam air. Hal tersebut melahirkan permasalahan sosial dan ekonomi, serta masyarakat kehilangan mata pencahariannya.
“Umumnya masyarakat yang ada di pedesaan dan masyarakat sekitar hutan adalah bertani, tapi dengan adanya banjir yang bisa terjadi hingga tiga kali dalam setahun, apa yang mereka harapkan dari sektor pertanian. Tentunya ini akan menciptakan tren kemiskinan di tingkat pedesaan,” bebernya.
Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengimbau kepada perusahaan perkebunan, HPH, HTI, dan pertambangan, agar peka dan peduli terhadap masyarakat, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan di Provinsi yang berjuluk Bumi Tambun Bungai Tanah Penuh Keberkahan.
“Membangun Kalimantan Tengah bukan semata-mata urusan pemerintah saja, tetapi semua elemen masayarakat dan seluruh stakeholders yang ada, termasuk di dalamnya sektor pengusaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Terlebih sektor-sektor tersebut beririsan langsung dengan lingkungan hidup, yang harus dikelola dengan ramah, agar tidak berkontribusi terhadap bencana, seperti banjir salah satunya. Maka, kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat terlebih yang terdampak bencana, merupakan bagian terpenting dalam komitmen moral,” ungkapnya.
H Sugianto Sabran, menambahkan, dalam mengatasi dampak banjir di Kalteng, tentu yang dilakukan saat ini adalah upaya-upaya jangka pendek dan sesaat yang tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Namun demikian, upaya-upaya tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah penderitaan rakyat.
Tidak itu saja, dia juga berharap untuk jangka panjang penanganan masalah banjir di Kalteng harus dimulai dari membenahi akar permasalahannya. Hal tersebut merupakan PR besar yang harus melibatkan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota.
“Menyelesaikan masalah banjir tidak bisa dilakukan secara parsial sendiri-sendiri, tetapi harus mengawinkan satu pemahaman yang sama bagi semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk berangkat dari nawaitu yang sama, yaitu melahirkan satu kebijakan yang berpihak kepada rakyat, salah satunya kebijakan meyelematkan lingkungan dari kerusakan,” imbuhnya
Di sisi lain, Gubernur Kalteng telah menyampaikan instruksi harian kepada seluruh Bupati dan Wali Kota, khususnya bagi yang daerahnya terdampak banjir untuk tidak meninggalkan tempat atau ke luar kota. Selain itu, segera mengambil langkah dan tindakan untuk membantu masyarakat, di antaranya menggunakan beras 100 ton yang ada di kabupaten dan kota dari Kementerian Sosial.
“Jangan menunggu warga kelaparan baru salurkan bantuan. Stok menipis ajukan permohonan ke provinsi, dan gunakan dana BTT dalam penanganan bencana. Tidak kalah pentingnya sinergitas Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, dalam penanganan masalah kesehatan saat banjir, hingga pasca banjir,” tegasnya.
Dalam menangani bencana banjir, sambungnya, Pemprov Kalteng telah mengambil langkah-langkah penanganan yang melibatkan kerja sama dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan Tinggi, khususnya dalam pendistribusian bantuan ke daerah-daerah agar tepat sasaran dan tepat manfaat, serta hal terpenting adalah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemprov Kalteng telah membeli beras dari Bulog sebanyak 2.000 ton untuk penanganan bencana di Kalteng khususnya dampak banjir, selain beras tentu nanti akan dilengkapi dengan bahan pokok lainnya. Bantuan ini harus sampai kepada masyarakat di titik tersulitpun, bila perlu kita menggunakan helikopter Waterboom yang ada di Bandara Tjilik Riwut,” tutup Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. (ka/red2)
