SAMPIT, inikalteng.com – Persoalan harga gas elpiji bersubsidi yang melenceng jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih marak diperbincangkan masyarakat. Hal ini juga mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim, yang menilai perlunya tindakan oleh pihak instansi terkait untuk menetralisir berbagai dampak negatif atas hal tersebut.
“Hal seperti ini terjadi di banyak tempat di daerah kita ini, di mana harga jual gas elpiji tabung 3 kilogram bersubsidi yang memang diperuntukkan bagi rakyat miskin, dijual dengan harga yang jauh dari HET. Namun yang kita sayangkan, sepertinya tidak ada yang berani menyampaikan atau sudah pesimis duluan karena tidak pernah ditindaklanjuti,” ungkap SP Lumban Gaol, Kamis (10/11/2022).
Di samping itu, anggota Komisi III DPRD Kotim ini juga menekankan, semestinya setiap instansi yang memiliki kewenangan dalam masalah tersebut bisa benar-benar menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan warga selama ini.
“Semoga setiap orang yang punya kewenangan pengawasan bisa menindaklanjuti secara berkala dan terus menerus. Hal ini bisa dilakukan mulai dari Ketua RT, RW, kelurahan, Kecamatan, Dinas Perdagangan, BPH Migas, Dinas ESDM, Satpol PP dan kita semua,” timpalnya.
Sejauh ini, dirinya sudah cukup banyak menerima aduan warga dari berbagai kalangan, baik di kota sampai pada masyarakat di perdesaan. Warga menanyakan apakah memang benar harga gas subsidi tersebut sampai sebegitu mahalnya, sementara di kota saja masih bisa mencapai 30 ribu, bagaimana yang di desa atau daerah pedalaman. “Harapan kami, pemerintah dalam mendengarkan keluhan masyarakat terkait hal ini,” ucap Lumban Gaol. (ya/red1)
Komentar