PALANGKA RAYA,inikalteng.com – Penanganan inflasi di Kalteng waktu demi waktu menunjukan hasil positif, yang mana saat ini Kalteng masuk urutan 16 yakni dengan nilai persentase sebanyak 5,81%. Hal tersebut disampaikan Sekda Kalteng, Nuryakin.
Menurut Nuryakin, Kondisi stok dan ketersediaan bahan pangan Kalteng aman, cabe murah, sedangkan untuk beras, minyak goreng tersedia. “Semuanya aman, dan alhamdulilah inflasi kita sudah masuk di urutan 16 yaitu 5,81%, ini sudah jauh dari rata-rata inflasi nasional” jelasnya,” Kata Nuryakin ketika menghadiri rapat inflasi bersama Mendagri, Tito Karnavian, di Aula Jayang Tingang (AJT) Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/3/2023).
Dia juga menambahkan bahwa sambil menunggu edaran dan arahan dari Mendagri tentang bansos, “Pemprov Kalteng dalam bulan Ramadan ini juga akan menyiapkan bansos untuk masyarakat berupa paket sembako dengan harga antara 100 ribu sampai 200 ribu per paket,” jelasnya.
Sementara Tito Karnavian menyebutkan, rakor ini adalah acara rutin mingguan terkait pengendalian inflasi, isu Inflasi ini harus terus menerus kita jaga, apalagi di bulan
“Ramadan dimana pola demand akan berubah, karena akan makin tinggi akibat buka puasa bersama masyarakat dan menjelang hari raya Idul Fitri yang perlu diikuti dengan pola suplai yang cukup, ketersedian bahan pangan sekaligus harga yang tetap bisa terjangkau oleh masyarakat,” sebutnya.
Sesuai arahan Presiden RI, Sekretaris Kabinet telah mengeluarkan surat edaran tentang penyelenggaraan buka puasa bersama yang ditujukan kepada seluruh Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan/Lembaga yang intinya adalah terkait dengan pola hidup sederhana dan masa transisi pandemi.
“Maka buka puasa bersama baik pejabat pusat maupun daerah dan melibatkan ASNnya untuk ditiadakan. Menindaklanjuti surat tersebut, Mendagri sudah mengeluarkan surat edaran juga tanggal 20 Maret 2023 kepada gubernur/bupati/walikota se Indonesia tentang penyelenggaraan buka puasa bersama tersebut,” terangnya.
Dalam arahannya Mendagri mengatakan, untuk memperbanyak kegiatan pemberian bansos baik tunai maupun non tunai dari pos anggaran bansos.
“karena ini penting untuk membantu masyarakat tidak mampu yang rentan, mereka yang susah, itu akan memberikan image yang baik untuk kepala daerah, memperkuat daya beli masyarakat dan ini akan berdampak pada pengendalian inflasi,” ucap Tito.
Menurut data hasil rilis BPS yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, perkembangan harga memasuki bulan Ramadan Indeks Perkembangan Harga (IPH) masih sama seperti minggu lalu.
“secara nasional kenaikan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara dengan nilai IPH 18,52%, sedangkan penurunan harga tertinggi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dengan nilai IPH -6,66%,” paparnya.
Ia juga menambahkan bahwa andil inflasi tertinggi terjadi pada komoditas cabe rawit, beras, cabe merah, bawang putih dan daging ayam ras, “lima komoditas ini yang mengalami fluktuasi harga cukup signifikan” tambah Pudji.
Memasuki bulan Ramadan 2023 terjadi inflasi yang cukup tinggi di negara penduduk muslim seperti Bangadesh, Pakistan, Maroko dan Mesir, “di samping alasan kenaikan harga dan kekurangan pasokan, kecenderungan kenaikan harga di beberapa negara islam diduga juga sebagai respon pelaku pasar pada naiknya permintaan terhadap komoditas menyambut Ramadan” ucapnya.
Rakor Pengedalian Inflasi dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, Mewakili Forkopimda, Instansi Vertikal/mewakili, Kepala Perangkat Daerah terkait. Turut hadir secara virtual Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Syailendra, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Holtikuktura, Kementerian Pertanian, Andi Muhammad Idil Fitri, Satgas Polri, Mewakili Panglima TNI Staf Ahli Ekonomi Keuangan, Eko Nursanto, serta Gubernur/Bupati/Walikota se Indonesia. (ard/red2)
