PALANGKA RAYA – Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) 2019, yang digelar di Halaman GPU Tambun Bungai, Palangka Raya, resmi dibuka. Pembukaan tersebut, dilakukan oleh Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, Rabu (23/10/2019).
“JIK merupakan kegiatan yang penuh inovasi, dapat dijadikan motivasi dan referensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh lapisan masyarakat. Melalui JIK, berbagai inovasi segenap elemen masyarakat dapat tumbuh dan maju sejajar dengan daerah lain yang sudah maju Iebih dulu,” sebut Fahrizal Fitri.
JIK, juga merupakan kegiatan untuk menampilkan sekaligus mempromosikan Inovasi-inovasi terbaik dari seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Kalimantan. Bahkan diyakini mampu mengubah cara pandang pengelolaan di Kalimantan yang sebelumnya dibangun melalui kekuatan sumber daya alam, menjadi Kalimantan berkemajuan yang dibangun dengan penuh inovasi.
Fahrizal mengungkapkan, penyelenggaraan JIK 2019 diharapkan mendorong ketersedian forum dan penguatan jejaring kerja inovasi Kalimantan. Tentunya, demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap berbagai inovasi yang terus dilakukan alumni Diklatpim.
“Di tengah globalisasi dan persaingan ekonomi global, menempatkan daya saing daerah menjadi satu keharusan yang tidak bisa ditawar. Kapasitas daya saing daerah salah satunya ditentukan faktor lnovasi, baik itu dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai kreativitas baru.
Fahrizal menyebut, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka ASN dituntut berinovasi menjadi alternatif dalam menjawab tuntutan masyarakat akan kemudahan dan peningkatan produktivitas, pelayanan publik, maupun mendukung daya saing daerah.
Sebabnya, hingga saat ini Kalteng terus berupaya mendukung konsep rutin penyelenggaraan Pameran Produk Inovasi dengan maksud untuk mendorong pengembangan konsep yang dapat memacu kreativitas masyarakat di bidang iptek, serta sebagai sarana promosi hasil karya terbaik di bidang teknologi dan Inovasi daerah.
“Kami menyadari, bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang berat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan yang ada pada setiap Perangkat Daerah. Di mana dalam melaksanakan program tersebut, tentu saja harus melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan maupun penganggaran,” tukasnya.
Dengan kata lain, pengadaan barang, jasa, dan pelaksanaan kegiatan, selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, akan didapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. (red)
Komentar