PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Leonard S Ampung, menyebutkan, Kalteng diharapkan dapat menjadi destinasi wisata alternatif bagi masyarakat Indonesia.
Pernyataan itu, disampaikan Leonard S Ampung, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia/Produk Dalam Negeri (BBI/PDN), dan Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI) 2023 secara virtual, di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Ivestasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (2/12/2022).
Dia menyebutkan, apa yang sudah dicapai di 2022 bisa menjadi acuan bagi Pemprov Kalteng bagaimana BBI/PDN dapat ditingkatkan lagi pada 2023.
“Sudah ada target-target dari Kemenko Marves, dan ini akan menjadi acuan kita untuk bekerja ke depan, bagaimana produk-produk UMKM dan wisata-wisata yang ada di dalam negeri, khususnya di Kalteng kita tingkatkan untuk menjadi destinasi yang bisa menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia lainnya. Terutama kita mengedepankan wisatawan lokal yang ada di Kalteng, bisa mendatangi destinasi wisata yang ada di Kalteng,” tandas Leonard S Ampung.
Sebelumnya, Menko Marves dalam arahannya, mengatakan, dikarenakan rendahnya kinerja UMKM/IKM/Artisan dan kunjungan wisatawan mancanegara akibat pandemi Covid-19, Presiden RI meluncurkan Gernas BBI pada 14 Mei 2020. Pada 2022, Gernas BBI mendorong optimalisasi belanja Pemerintah untuk PDN, sehingga pada 2023-2024 Gernas BBI memperdalam dan memperluas cakupan dengan penambahan aktivasi BBWI.
“Jadi tujuan utama dari Rakor ini adalah mendukung peranan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam program Gernas BBI/PDN dan BBWI, dengan seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Luhut, menjelaskan, peran aktif Pemda selaku campaign manager untuk mengorkestrasi dukungan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk kementerian dan lembaga, Bank Indonesia, top brands, kurator, media dan humas, idEA, brand ambassador, dan komunitas. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Reformasi Birokrasi, akan dikaitkan dengan belanja PDN.
“Kemendagri harus memastikan Pemda, agar mengintegrasikan program BBI/PDN dan BBWI ke dalam rencana kerja dan anggaran daerah pada 2023. Sedangkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program BBI/PDN dan BBWI, membuat SK Tim Gernas BBI, PDN, dan BBWI yang melibatkan kabupaten dan kota, menghimpun data UMKM/IKM/Artisan dari kabupaten dan kota digunakan sebagai baseline untuk pelatihan, pendampingan, permodalan, dan pembukaan akses pasar,” ujarnya.
Selanjutnya, sambung Menko Marves RI, mengorkestrasikan peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga, Bank Indonesia dan OJK di daerah, top brands, asosiasi, komunitas, dan media, melibatkan rumah BUMN serta berpartisipasi pada acara Business Matching V yang diselenggarakan TNI di Jakarta, dengan menghadirkan showcasing produk unggulan masing-masing daerah terutama yang berbasis teknologi. (ka/red2)
Komentar