MUARA TEWEH, inikalteng.com – Legislator DPRD Barito Utara Sastra Jaya mengingatkan kembali bahwa kebijakan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mempertimbangkan beberapa dimensi.
Antara lain, dimensi politik, yang artinya setiap proses keputusan harus mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang direpresentasikan oleh lembaga perwakilan.
Kemudian dimensi sosial, dimana setiap kebijakan harus terintegrasikan ke dalam institusi sosial yang ada, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan atau etika masyarakat, serta dimensi ekonomi, artinya setiap kebijakan harus terarah kepada kesejahteraan kolektif.
Satra Jaya juga menyebutkan, ada sebanyak tujuh isu utama, khususnya untuk program jangka pendek dan menengah harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah setempat.
Adapun tujuh isu tersebut yakni rendahnya layanan pendidikan dan ketrampilan, keterbatasan dan kekurangan kualitas pelayanan kesehatan, kerusakan lingkungan, rendah dan rentannya usaha pertanian dalam arti luas.
“Lalu keterbatasan lapangan kerja, kerusakan infrastruktur dan keluarga berencana. Hal ini mengacu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks pembangunan manusia (IPM) di Barito Utara rendah,” jelasnya, belum lama ini.
Dia berharap pemerintah daerah hendaknya bertekad secara kuat dan masif untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Selain itu dikatakan dia, terkait masalah klasik yakni kekurangan tenaga guru, bidan, dan perawat di desa-desa terpencil selalu terjadi. Hal ini perlu tindakan yang segera dan nyata untuk mendistribusi ulang tenaga guru dan medis supaya tidak bertumpuk di kota.
“Sedangkan pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum, khususnya menyangkut proyek multiyears bernilai ratusan miliar rupiah perlu diawasi secara benar. Sehingga tidak menjadi masalah bagi pemerintah dikemudian hari,” pungkas politisi PDIP ini. (mhd/red)
