PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Meluasnya bencana banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Kalteng, menjadi perhatian serius Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. Karenanya, Gubernur meminta seluruh Kepala Daerah di Kalteng untuk fokus dan bertindak cepat menangani bencana banjir yang terjadi.
“Saya ingatkan kepada Bupati dan Wali Kota, agar melalukan aksi cepat dalam penanganan bencana banjir dan dampaknya. Pada kondisi bencana banjir seperti ini, Pimpinan Daerah masing-masing harus berada di tempat, tidak perlu melakukan perjalanan ke luar daerah yang tidak perlu. Sebagai pimpinan daerah harusnya merasa malu dengan masyarakatnya yang lagi menghadapi bencana, jangan malah Bupatinya melakukan perjalanan. Sikap seperti itu tidak konsisten dengan janji dan sumpah jabatan yang dia ucapkan selaku pelayan rakyat,” tegas H Sugianto Sabran mengardik kepala daerah se-Kalteng, dalam Rakor Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana alam dan bencana non alam di Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (17/11/2021).
Dalam Rakor yang dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo, Forkopimda, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Pj Sekda Kalteng H Nuryakin, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi vertikal Kalteng, serta Pemerintah Kabupaten se-Kalteng secara virtual, H Sugianto Sabran meminta Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat menganggarkan dana penanggulangan bencana alam dan non alam pada 2022.
“Minimal lima persen dari total APBD, agar penanganan bisa lebih cepat, dan tidak selalu berharap ke provinsi. Provinsi memiliki tanggung jawab secara makro dan akan memberikan support penuh, tetapi garda terdepan tentunya adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota,” kembali tegas Gubernur.
Tidak itu saja, Gubernur Kalteng juga menginstruksikan kepada jajaran terkait untuk melaksanakan beberapa langkah, di antaranya terus-menerus menginformasikan kepada seluruh masyarakat, dan memastikan bahwa perkembangan informasi peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG diterima dan dipahami oleh masyarakat.
Kemudian melakukan pengelolaan tata air yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, misalnya dengan penyiapan kapasitas waduk, embung, danau, sungai, dan kanal untuk mengantisipasi debit air berlebih. Selain itu, memastikan infrastruktur atau sarana prasarana pengendali dan peringatan dini banjir dan longsor beroperasi dengan baik, serta menyiapkan dan mengelola seluruh sumber daya manusia, logistik, peralatan, penyiapan, dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat bencana.
“Utamanya jalur dan tempat evakuasi, lokasi pengungsian, serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19. Apalagi bencana banjir ini melanda masih dalam kondisi pandemi Covid -19, sehingga penanganan harus memerhatikan protokol kesehatan,” imbuhnya.
Di sisi lain, penanganan dampak banjir bisa dilakukan bersamaan dengan sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19, sekaligus pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Sebagaimana diketahui, curah hujan yang tinggi mengakibatkan debit air meningkat dan menyebabkan banjir di beberapa wilayah kabupaten dan kota se-Kalteng. Berdasarkan data BPBPK, kabupaten yang terdampak di antaranya Katingan yang meliputi 12 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 34.335 jiwa, kotawaringin Timur meliputi delapan kecamatan dengan jumlah warga terdampak 11.272 jiwa, dan Barito Selatan meliputi tiga kecamatan.
Selanjutnya Kabupaten Kapuas meliputi enam kecamatan dengan jumlah warga terdampak 8.082 jiwa, Pulang Pisau meliputi tiga kecamatan dengan jumlah warga terdampak 3.200 jiwa, serta Palangka Raya meliputi 4 kecamatan dengan jumlah warga terdampak 10.619 jiwa. Sehingga total warga terdampak banjir di Kalteng berjumlah sebanyak 67.508 jiwa. (MMC Kalteng/red2)
Komentar