PALANGKA RAYA,inikalteng.com- Adanya rencana penanaman singkong yang merupakan proyek pemerintah pusat di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mendapat tanggapan dari Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid.
Saat diwawancarai awak media, Selasa (7/2/2023), Rasyid menyarankan agar proyek dengan luas 20 ribu hektare tersebut agar dievaluasi.
“Agar proyek tersebut dievaluasi kembali secara menyeluruh, agar bisa berjalan baik dan lancar, utamanya bisa memberi manfaat positif bagi daerah dan masyarakat Kalteng umumnya,” Kata Achmad Rasyid.
Bahkan menurut, Rasyid ,saat pihaknya melakukan kunjungan kelapangan, evaluasi tersebut untuk mengetahui soal tanaman yang cocok dilahan tersebut.
“Tentunya harus melibatkan pihak teknis yang mengerti salah sarunya dinas pertanian setempat,” ucapnya.
Tidak hanya itu, politisi Fraksi Gerindra DPRD Kalteng ini juga mengharapkan agar pemerintah pusat meningkatkan kordinasi secara intensif dengan pemprov dan pemkab Gunung Mas terkait proyek besar tersebut.
Disampaikan wakil rakyat Dapil IV DAS Barito ini bahwa saat kelokasi pihaknya tidak menemukan aktivitas lagi di lokasi, yang ada hanya melihat peralatan kerja yang masih ada. Saat dilokasi kami melihat tanaman Singkong masih sedikit dan kurang subur.
“Dan saat itu tidak melihat aktivitas dilapangan. Yang ada hanya alat-alat berat yang masih ada. Informasi kami terima aktivitas kerja dihentikan sementara, karena ada beberapa hal yang perlu siapkan lagi,”terang Rasyid.
Disampaikan Rasyid, secara kasat mata tanaman Singkong di lokasi tersebut kurang subur atau kurang cocok. Kalaupun dipaksakan maka akan membutuhkan penanganan ekstra dan biaya tinggi, khususnya pupuk karena kandungan unsur hara dilahan tersebut sangat tidak memadai atau perlu pengkajian kembali.
“Sudah sekitar 700 hektar sudah digarap, hanya saja tidak dilanjutkan, karena infornasinya keterbatasan dana yang belum turun atau belum cair. Sehingga aktivitas dihentikan sementara,”terang Rasyid.
Rasyid mengatakan bahwa sangat disayangkan kalau lahan yang sudah terbuka tersebut kalau tidak dilanjutkan lagi.
“Saran kami, agar kalau bisa lahan tersebut dialihkan untuk jenis tanaman lain yang lebih cocok. Terserah apakah Sawit atau pohon Akasi, yakni sesuai kultur tanah setempat,”saranya.
Menurut Rasyid, dalam kegiatan tersebut tentunya harus melihatkan pihak dinas atau instansi terkait, termasuk masyarakat.
“Libatkan pemprov, kabupaten, staf ahli teknis dari dinas perkebunan dan masyarakat. Sebab pada intinya kami harapkan agar proyek itu harus bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (ard/red2)
