SAMPIT – Dibatalkannya anggaran bantuan pengadaan ternak sapi oleh Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Peternakan setempat, menimbulkan protes dan reaksi keras dari anggota DPRD Kotim. Sebab, program itu sudah masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD Kotim Tahun 2020.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kotim Ary Dewar, menilai Dinas Peternakan Kotim telah menghilangkan program bantuan bibit sapi untuk Desa Patai, Kecamatan Cempaga.
“Saya atas nama Fraksi Gerindra menyesalkan apa yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kotim. Karena mereka secara sepihak membatalkan bantuan bibit sapi kepada warga di Cempaga. Padahal itu sudah dituangkan dalam Perda APBD Kotim 2020.
Akibat pembatalan itu, setidaknya ada dua desa yang ribut. Pasalnya, dari daftar kegiatan tahun 2020, tidak ada satupun masuk program di Desa Patai dan Lubuk Ranggan. Hal ini memancing reaksi dari kepala desa yang hadir saat itu,” ungkap Ary Dewar di Sampit, Kamis (16/1/2020).
Dikatakan, bantuan bibit sapi kepada warga tersebut, diprogramkan sejak tahun 2018. Namun selalu ditunda dengan alasan teknis. Kemudian, dalam pembahasan RAPBD tahun 2020, Dinas Peternakan Kotim menyatakan hal itu pasti direalisasikan tahun ini juga.
“Dikemanakan anggarannya? Kenapa tidak kunjung direalisasikan ke masyarakat,” ujarnya.
Ary Dewar mengaku curiga bahwa di balik pembatalan ini, ada pula indikasi sudah merubah Perda APBD Kotim. “Jangan-jangan diubah sepihak. Kalau terjadi demikian, l ini sudah perbuatan melawan hukum khususnya Dinas Peternakan. Oleh sebab itu, saya minta kepada pihak berwajib supaya menelisik ke mana larinya anggaran tersebut,” tukasnya.
Kekecewan masyarakat itu, kata Ary Dewar, juga ditambah karena Dinas Peternakan Kotim sudah mengharuskan mereka menyediakan lahan ternak dan menanam rumput untuk persiapan pakan sapi. Hal itu sudah dilakukan masyarakat sejak beberapa tahun ini. Namun sayang, bantuan itu tidak kunjung direalisasikan hingga akhirnya di tahun 2020 ini tidak ada lagi bantuan bibit sapi kepada warga, yang alasannya juga tidak jelas.
“Kasihan masyarakat dikasih janji manis, disuruh menyiapkan lahan hingga menanam rumput untuk makanan sapi. Tetapi ujung-ujungnya ternyata dibatalkan lagi secara sepihak. Padahal itu sudah tertuang dalam dokumen Perda APBD Kotim yang sudah disepakati tahun 2019 lalu,” kata Ary Dewar.(red)
