Pemkab Kotim Diminta Segera Turun Tangan
SAMPIT, inikalteng.com – Konflik antara antar masyarakat Desa Patai dan Koperasi Cempaga Perkasa (KCP) yang notabenenya juga sebagian warga desa setempat, mengundang perhatian dari Komisi I DPRD Kotim. Mereka menilai kedua belah pihak jangan sampai terhasut untuk saling bergesekan dan jangan mau diadudomba oleh perusahaan guna kepentingan mereka menguasai lahan yang saat ini menjadi objek sengketa.
“Kami menekankan agar kelompok Suparman Cs dan Koperasi Cempaga Perkasa jangan sampai terlibat konflik dan jangan mau diadudomba. Karena saya mengikuti perkembangan kasus ini, dan sebenarnya konflik itu antara IUPHKm dengan perusahaan PT Wana Yasa Kahuripan Indonesia (WYKI),” kata Rimbun di Sampit, Rabu (6/4/2022).
Ketua Komisi I DPRD Kotim ini menegaskan, pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Kotim harus segera menyikapinya. Jangan sampai muncul gesekan antara dua kelompok masyarakat tersebut.
“Harus segera ditangani pemerintah daerah untuk persoalan IUPHKm Desa Patai dengan PT WYKI ini. Jangan sampai masyarakat diadudomba begini,” tandasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, jika masyarakat tidak bisa saling menahan diri, maka persoalan yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan. Sebab, persoalan sebenarnya saat ini yakni areal IUPHKm itu dikuasai perusahaan PT WYKI. Sehingga seharusnya fokus masyarakat yakni bagaimana agar IUPHKm itu kembali ke masyarakat.
“Jangan sampai persoalan utamanya dikaburkan karena keributan antara warga dengan pengurus koperasi. Apalagi kalau areal IUPHKm itu tidak ada tumpang tindih dengan IUP Koperasi Plasma, saya kira persoalannya beres saja,” sebutnya.
Rimbun menduga konflik antara pengurus KCP dan IUPHKm ini sengaja diciptakan. Sehingga nantinya masyarakat tercerai berai, tidak lagi fokus untuk menghadapi ulah PT WYKI tersebut. “Intinya, masyarakat jangan mudah diadudomba. Karena ada persoalan besar yang butuh kebersamaan dalam memperjuangkan itu,” kata Rimbun. (ya/red1)
