PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah Otto Fitriandy menyampaikan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di Kalteng mulai membaik. Kondisi ini ditandai dengan beberapa indikator keuangan, baik itu penyaluran kredit perbankan, perhimpunan dana pihak ketiga maupun dari industri jasa keuangan non bank.
Hal ini disampaikan Otto Fitriandy saat acara coffe morning bersama Pemerintah Provinsi Kalteng, para pimpinan perbankan, pihak jasa keuangan non bank, serta para insan pers di halaman Kantor OJK Provinsi Kalteng, Kamis (27/1/2022).
“Beberapa indikator keuangan tersebut yaitu penyaluran kredit di Provinsi Kalteng pada Desember 2021 tercatat sebesar Rp36,54 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 8,59 persen dari tahun sebelumnya, dengan Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,23 persen atau di bawah rasio NPL Nasional sebesar 3,00 persen,” sebut Otto.
Kemudian dilanjutkan Otto, melihat penyaluran kredit di Kota Palangka Raya yang cukup tinggi sebesar Rp12,47 triliun atau sebanyak 34, 13 persen dari total kredit di Provinsi Kalteng. Diikuti Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Adapun perhimpunan dana pihak ketiga perbankan pun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 14, 27 persen atau sebesar Rp34,26 triliun. Adapun dana pihak ketiga perbankan tersebut didominasi bentuk tabungan, lalu diikuti deposito dan giro.
“Pada industri jasa keuangan non bank, hingga November 2021, penyaluran piutang pembiayaan oleh lembaga pembiayaan mencapai Rp4, 75 triliun atau tumbuh sebesar 13, 41 persen dari tahun sebelumnya,” kata Otto.
Sementara untuk sektor jasa pasar modal Kalteng hingga Desember 2021 tercatat sebanyak 56.684 investor (SID). Jumlah tersebut meningkat sebesar 132,01 persen dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 24.432 investor.
Selain itu ditambahkan Kepala OJK Kalteng, dalam upaya meningkatkan indeks literasi dan inkluasi keuangan di Kalteng yang tercatat masing-masing sebesar 37,01 persen dan 75, 33 persen, OJK Kalteng mengimbau kepada lembaga jasa keuangan untuk melaksanakan edukasi secara masif dan periodik melalui seluruh jaringan kantor di wilayah Kalteng.
Dengan target audiens prioritas yakni peremuan atau ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), masyarakat berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), serta kaum difabel.
“Saya berharap kondisi yang baik ini dapat terjaga dan terus meningkat di tahun 2022. Kami juga meminta industri jasa keuangan di Provinsi Kalteng dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan baik dengan para stakeholder lain. Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, salah satunya melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sehingga kita dapat melewati berbagai tantangan di tahun ini,” harap Otto. (red4)
