SAMPIT, inikalteng.com – Tahun Anggaran (TA) 2023 mendatang merupakan tahun ketiga pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor-Irawati (Harati). Janji politik dari pasangan ini harus dilaksanakan sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotim Tahun 2021-2025.
“Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketiga pemerintahan Harati. Artinya, apa yang menjadi kewajiban pemerintah yang dituangkan dalam programnya sudah memasuki tahun ketiga dan itu harus dilaksanakan,” kata anggota DPRD Kotim Dadang Siswanto, Jumat (2/12/2022).
Dadang meminta apa yang dibutuhkan masyarakat bisa diakomodir oleh pemerintah daerah baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satunya yakni kewajiban pemerintah daerah membayar hak tenaga kesehatan (nakes) yang sampai saat ini masih belum diselesaikan.
Dadang menegaskan, TA 2023 mendatang, Dinkes Kotim wajib mengalokasikan anggarannya secara penuh. Sehingga tidak ada lagi hak-hak nakes di Kotim yang terkendala. Selain itu, jika nakes haknya tidak dibayar, maka akan berdampak kepada pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
“Jangan sampai kita menahan hak-hak para tenaga kesehatan. Karena ketika kita menahan hak mereka, maka hak kita sendiri juga akan tertahan. Maka dari itu, tahun anggaran 2023 nanti Dinkes harus mengalokasikan anggaran itu secara penuh supaya jangan ada lagi tenaga kesehatan yang ngomel-ngomel lantaran hak-hak mereka belum dibayar oleh pemerintah daerah,” papar politisi PAN ini.
Senada, Ketua Komisi III DPRD Kotim Hj Mariani juga membenarkan perihal tunggakan pembayaran tunjangan nakes di Kotim ini. Bahkan ada dokter yang mendatanginya guna menceritakan persoalan tersebut. “Ada dokter yang datang ke kami, untuk menuntut haknya supaya bisa dibayar,” ungkap Mariani. (ya/red1)
