SAMPIT, inikalteng.com – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Handoyo J Wibowo, menilai pengelolaan dana Corporate Social and Responsibility (CSR) perusahaan masih belum terarah. Selama ini, pelaksanaannya dinilai tidak terlihat dan kurang berimplikasi kepada masyarakat.
Contohnya, masih banyak jalan di sekitar perkebunan yang luput dari perhatian program CSR. Padahal, jalan itu kadang digunakan untuk aktivitas perusahaan.
Dia memastikan, jika pemerintah mengkoordinasikan pelaksanaan CSR, maka dalam waktu lima tahun pembangunan di daerah sekitar investasi akan lebih maju signifikan.
“Saya pikir perlu waktu lima tahun pemerintah jadi koordinator CSR, maka pembangunan akan lebih maju dan terlihat, tetapi kalau kita biarkan berjalan apa adanya seperti ini, ya tidak ada kemajuan secara nyata,“ jelas Handoyo, Jumat (2/12/2022).
Wakil Rakyat dapil Baamang-Seranau ini menyebutkan, jika tidak memiliki terobosan dengan memanfaatkan kerja sama pihak ketiga, maka pembangunan yang diharapkan akan berjalan lamban. Sebab, tidak hanya tugas pemerintah sendiri saja memajukan daerah ini, tetapi juga ada peran besar dari pihak swasta yang peduli dengan daerah.
“Kalau berharap anggaran daerah, sangat sulit untuk menyelesaikan semua program yang diharapkan masyarakat. Solusinya, program CSR ini diarahkan walaupun pengelolaannya dilakukan oleh pihak perusahaan, pemerintah hanya mengarahkan dan mengkoordinasikan,” ucapnya.
Dia mencontohkan kerusakan berat infrastruktur jalan di pedalaman, seharusnya bisa disiasati dengan sistem konsorsium yang akan menjadi wadah para perusahaan untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak tersebut. “Jika itu dilaksanakan, maka beban APBD Kotim pun bisa dikurangi,” pungkasnya. (ya/red1)
