TAMIANG LAYANG, inikalteng.com – Pemkab dan DPRD Bartim, akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
“Setelah Paripurna kemarin, Bagian Hukum Setda Bartim akan menyampaikan kepada Gubernur Kalteng melalui Biro Hukum, agar bisa ditetapkan menjadi Perda dan tercatat dalam Lembaran Daerah atau Negara,” tutur Bupati Bartim Ampera AY Mebas, di Tamiang Layang, kemarin.
Menurutnya, secara garis besar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ada permasalahan, karena antara Pemkab dan DPRD Bartim sepakat, semuanya telah melalui mekanisme hasil audit dari BPK RI Perwakilan Kalteng.
Ampera, menjelaskan, berdasarkan apa yang disampaikan, baik dalam pendapatan dan belanja, hingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sudah sesuai. SILPA yang cukup besar dan diterima, bersumber dari pendapatan RSUD Tamiang Layang.
“Pendapatan yang menjadi SILPA itu dari penanganan Covid-19, serta Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. SILPA itu sendiri, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang akan dialokasikan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022,” ujarnya.
Namun demikian, Pemkab Bartim akan melakukan evaluasi pendapatan 2022 yang mengalami penurunan. Struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bartim 2021, terdiri dari pendapatan sebesar Rp962,031 miliar, belanja daerah Rp920,557 miliar, dan surplus Rp41,474 miliar.
Kemudian penerimaan pembiayaan daerah Rp153,520 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah Rp15 miliar, dan SILPA 2021 sebesar Rp179,994 miliar.
“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 yang disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD, telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Hasil pemeriksaan sendiri, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” tukas Ampera AY Mebas mengakhiri. (ae/red2)