SAMPIT, inikalteng.com – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi meminta semua pihak supaya tetap menjaga dan melestarikan hutan yang ada Bumi Habaring Hurung tersebut. Namun sejauh ini pemerintah daerah belum pernah menetapkan secara sah yang mana hutan adat di Kotim. Sehingga masyarakat ataupun pihak luar kesulitan untuk membedakannya.
“Karena itu, kami minta ada pengakuan dari pemerintah daerah dan perlu adanya penetapan hutan adat. Mungkin dengan langkah ini, kita punya kekuatan adat untuk menjaga dan melindungi hutan kita dari pihak luar ataupun kelompok yang ingin menguasai dan merusak hutan kita,” ujar Abadi di Sampit, Senin (15/5/2023).
Semestinya, kata Abadi, kita harus berkaca dari daerah lain, contohnya di wilayah Sumatra. Pemerintah daerah setempat menetapkan hutan adat mereka dan diserahkan kepada masyarakat, bukan kepada kelompok atau perorangan. Sehingga masyarakat bisa dengan leluasa menjaga dan mengelola hutan itu supaya bisa tetap dilestarikan, termasuk menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem di dalamnya.
“Saya tidak ingin hutan Kotim punah, salah satunya dengan menetapkan wilayah hutan adat. Cara seperti ini bisa menjaga hutan kita dari kejahatan ekosistem,” tutur Abadi.
Dikatakan, wilayah utara Kotim masih terdapat hutan yang masih bisa diselamatkan dari tangan investor sawit dan lainnya. Oleh sebab itu, diingatkan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kotim supaya stop memberikan izin kepada investor sawit, karena sangat mengancam kelestarian hutan di daerah ini.
“Sebaiknya semua pihak mengawasi investor sawit supaya tidak melakukan perluasan kebunnya lagi. Sebab selama ini ada-ada saja alasan mereka meluaskan lahan, misalnya untuk plasma ataupun HTR (hutan tanaman rakyat). Itu hanya alasan mereka saja supaya lahan mereka bertambah luas. Sebaiknya pemerintah daerah harus jeli melihat persoalan ini, dan masyarakat juga diingatkan untuk tidak tergiur dengan iming-iming uang agar menjual lahannya kepada investor. Karena pada akhirnya, akan rugi sendiri,” kata Abadi yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim itu. (ya/red1)
