SAMPIT, inikalteng.com – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Megawati, meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim mendata kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) dan guru di desa-desa wilayah pedalaman Kotim. Hal itu agar saat aturan penghapusan tenaga kontrak (trkon) atau honorer diberlakukan, Kotim tidak dalam masalah kekurangan tenaga guru dan nakes. Mengingat saat inipun Kotim masih kekurangan khususnya untuk daerah-daerah pedalaman.
“Dengan data itu nantinya, pemerintah diharapkan untuk memprioritaskan tenaga honorer mengikuti seleksi menjadi Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna memenuhi kebutuhan nakes di seluruh fasilitas kesehatan di Kotim maupun kebutuhan guru,” ujar Megawati di Sampit, Rabu (24/8/2022).
Anggota Komisi III ini juga mengatakan, bahwa sebelum menjadi pintar, seseorang harus sehat dulu. Itu berarti kesehatan tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan. Guru, nakes maupun pegawai tata usaha di sekolah dan fasilitas layanan kesehatan merupakan profesi vital dalam pembangunan. “Sayangnya di Kotim ini masih banyak kekurangan nakes maupun tenaga pendidikan, bahkan para tenaga honorer di dua ranah vital tersebut menghadapi masalah kronis di bidang kesejahteraan dan terancam dihapuskan,” ungkapnya.
Menurut Megawati, bagaimana tekon mau menyehatkan dan mencerdaskan bangsa jika nasib mereka sendiri dalam ketidakpastian. Untuk itulah perlu hadirnya pemerintah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan mereka yakni dengan cara mengikutkan dalam tes PPPK. (ya/red)
