SAMPIT, inikalteng.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim supaya memprioritaskan sejumlah desa dalam Program “Kotim Terang”. Program itu jangan hanya fokus ke perkotaan saja, karena keberadaan desa juga sangat penting.
“Wilayah utara Kotim atau dapil V itu masih banyak desa yang gelap di malam hari. Kendatipun saat ini ada sejumlah desa yang akan dialiri listrik, namun masih dalam proses. Oleh sebab itu, diharapkan kepada Pemkab Kotim supaya memperhatikan desa-desa itu, agar di 2023 nanti sudah teraliri listrik semua,” ujar Juliansyah di Sampit, Selasa (4/10/2022).
Menurut politisi Partai Gerindra Kotim ini, selain suatu keharusan atau kebutuhan mendesak, soal listrik ini juga salah satu upaya mendukung wacana pemerintah pusat yang akan mengganti kompor gas elpiji menjadi kompor listrik. “Tapi kalau desanya saja tidak punya listrik, bagaimana menggunakan kompor listrik? Maka dari itu, di 2023 nanti semuanya harus sudah selesai,” kata Juliansyah.
Pemkab Kotim menargetkan semua desa di daerah itu terang benderang dengan masuknya listrik PLN. Hal itu seiring dengan masih adanya puluhan desa khususnya di pedalaman Kotim yang sampai saat ini belum teraliri listrik, dan hanya mengandalkan lampu teplok sebagai penerangan di malam hari.
Sejauh ini masih ada 42 desa di Kotim belum dialiri listrik PLN. Ini menjadi beban saya selaku bupati, dan saya inginkan semua desa di Kotim sudah merasakan listrik PLN,” ujar Bupati Kotim, Halikinnor, belum lama ini.
Dia mengaku, akan memperjuangkan bagaimana keinginannya tersebut bisa tercapai dengan dalam waktu dekat akan menemui General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin. “Dalam waktu dekat saya akan ke Banjarmasin untuk menemui GM PLN. Persoalan listrik di desa harus diwujudkan, karena listrik ini menjadi dambaan masyarakat,” tegasnya.
Dibeberkan Bupati, tujuannya menghadap GM PLN yakni menanyakan ketersediaan anggaran dari pihak PLN untuk memasang jaringan listrik masuk desa yang ada di Kotim. Apabila PLN tidak ada anggaran untuk memasang jaringan, apakah boleh atau tidak dari APBD Kotim untuk menganggarkannya. Yang penting, masyarakat Kotim bisa menikmati penerangan listrik, karena itu sudah merupakan kebutuhan dasar.
“Bagi masyarakat, listrik sudah menjadi kebutuhan di era milenial saat ini. Dengan adanya PLN masuk desa, masyarakat akan merasakan manfaat dan kemudahan yang signifikan,” tandas Halikinnor. (ya/red1)
