PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Pemprov Kalteng melalui Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, menghadiri pertemuan Pembahasan Progres Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), dalam rangka menuju Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Kegiatan yang diikuti secara virtual, dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (19/7/2022), dipimpin Kepala Sub Direktorat Perindustrian dan Perdagangan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri Nyimas Dwi Koryati.
Nyimas Dwi Koryati pada kesempatan itu, menuturkan, sampai saat ini masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi teman-teman di daerah, dalam rangka percepatan P3DN yang sudah diarahkan Presiden RI Joko Widodo.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, meminta agar Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produk dalam negeri di dalam pengadaan barang dan jasa, yang dilakukan di daerah maupun di pusat. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, tanggal 30 Maret 2022, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diminta menyelesaikan beberapa kewajiban, antara lain menayangkan produk-produk lokal dalam katalog elektronik lokal dan pemanfaatan belanja melalui toko daring,” terangnya.
Disebutkan, tugas Pemda dalam pembentukan Tim P3DN, yaitu mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang dan jasa produk usaha kecil, dan/atau koperasi. Selain itu, Pemda membentuk, mengelola, dan mengembangkan katalog elektronik lokal.
Sementara Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Madya pada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Arnes Lukman, menyampaikan terkait Kebijakan P3DN. Itu dilakukan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, pada acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Dalam Negeri, di Bali, pada 25 Maret 2022.
“Kita enggak usah muluk-muluk ya, dibelokkan 40 persen saja, itu bisa men-trigger growth economy kita. Pertumbuhan ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen, dan pemerintah 1,5-1,7 persen, yang BUMNnya 0,4 persen. Ini kan 2 persen lebih enggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja, tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan?,” ungkapnya mengakhiri. (ka/red2)
Komentar