PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Pemprov Kalteng, kembali meraih prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan. Kali ini, Pemprov Kalteng kembali meraih penghargaan terbaik pertama dalam Kategori Pengelolaan DAK Fisik Terbaik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2021 secara nasional, disusul Provinsi Nusa Tenggara Barat pada posisi terbaik kedua, dan terbaik ketiga diterima Provinsi Sulawesi Tengah.
Informasi itu, diperoleh saat Pj Sekda Kalteng H Nuryakin didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng Lies Fahimah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran 2022 secara virtual, dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (12/4/2022).
Kegiatan yang berlangsung pada 12 sampai dengan 13 April 2022, dilaksanakan dengan agenda, yakni Webinar Pelaksanaan Anggaran, pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas Kinerja Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa 2021. Sementara pada 13 April 2022, agenda Rakornas yakni pemberian Penghargaan kepada Kementerian/Lembaga, arahan Menteri Keuangan, dan Seminar Utama.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto, saat memberikan keynote speech, menyampaikan Rakornas merupakan momentum penting bagi semua, dalam rangka penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi untuk memastikan belanja Pemerintah yang semakin berkualitas sebagai penggerak perekonomian nasional, dan capaian-capaian target pembangunan.
“APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis, impacful bagi Pemerintah untuk mendorong perekonomian dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi di masa pandemi dan kondisi perekonomian saat ini, APBN berperan sangat vital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan dan perlindungan social, dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi countercyclical dengan pengadaan risiko, serta kesinambungan fiscal,” tuturnya.
Diungkapkan, melalui kinerja APBN 2021, program perlindungan sosial berhasil menurunkan angka kemiskinan ke level single digit 9,71 persen per September 2021 (September 2020 mencapai 10,19 persen). Selain itu konsumsi Pemerintah tumbuh 5,25 persen (yoy) di Triwulan IV, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara khususnya terkait akselerasi program vaksinasi dan layanan publik Pemerintah lainnya.
“Belanja Pemerintah harus mampu diakselerasi, agar dapat menjalankan peran sebagai countercyclical perekonomian, mendorong percepatan pemulihan, dan pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.
Disampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir, belanja negara periode 2017-2021 mengalami peningkatan signifikan dari Rp2.007,4 triliun pada 2017 menjadi Rp2.786,37 triliun pada 2021, dengan pertumbuhan rata-rata 8,59 persen.
Pada Rakornas kali ini, Kementerian Keuangan RI mempersembahkan penghargaan atas Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Annggaran 2021 kepada Pemerintah Daerah. Perhitungan nilai kinerja dilakukan berdasarkan kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, kecepatan dalam menyampaikan laporan realisasi belanja, penggunaan DAK fisik yang dialokasikan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, kepatuhan dalam menyampaikan syarat penyaluran dana desa, serta keberimbangan beban DAK fisik dan dana Desa antar Pemda.
Sebagaimana diketahui, penghargaan ini telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-63/PB/2022, tentang Penetapan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. (ka/MMC/red2)
