Perkuat FKPT Diperlukan Komitmen Pemprov

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius menyebutkan, dalam memperkuat peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sangat diperlukan komiten dari Pemprov. Sebabnya, diperlukan menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan FKPT di daerah.

Pernyataan tersebut, disampaikan Komjen Suhardi Alius di depan Sekretaris Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang hadir pada pembukaan Rakernas ke-VII FKPT, di Jakarta, Senin (17/2/2010).

“Sebagai informasi, Pak Sesmendagri. Dari 32 kepengurusan FKPT di daerah, 26 di antaranya melibatkan Kesbangpol di daerah. Ini artinya kami serius ingin membangun sinergi yang kuat, agar pencegahan terorisme di daerah membuahkan hasil maksimal,” kata Suhardi dalam sambutannya.

Baca Juga :  Gubernur Pantau Penyaluran BLT di Lamandau via Vidkon

Dia mengakui, kehadiran perwakilan Kemendagri merupakan yang pertama kali dalam setiap gelaran Rakernas dan Rakornas FKPT yang selama ini dilaksanakan BNPT. “Semoga kehadiran Pak Sesmendagri ini, menjadi harapan baru dalam peningkatan operasional FKPT di daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Suhardi menuturkan, FKPT yang dibentuk BNPT adalah sebagai mitra strategis dalam pencegahan terorisme, dan sebagai representasi positif daerahnya masing-masing. Sehingga dalam setiap kepengurusan FKPT berisikan perwakilan tokoh agama, pendidikan, pemuda, media massa, dan akademisi yang sangat memahami karakteristik permasalahan di daerahnya.

Baca Juga :  Pendampingan Penyusunan Business Plan Crispay Pada Kelompok Wirausaha THP Squad

“Saya sering mengatakan, yang mengetahui masalah kita ya pastinya kita sendiri. Kita bisa berharap banyak ke FKPT, karena merekalah yang mengerti bagaimana masalah di daerahnya diselesaikan. Apa dan bagaimana potensi, dan tangan terorisme di Aceh pasti berbeda dengan yang ada di Nusa Tenggara Timur,” jelasnya.

Di sisi lain Suhardi juga menyinggung, masih rendahnya kesadaran Pemerintah Daerah dalam merespon setiap temuan dan potensi terorisme yang disampaikan BNPT. Sebagai contoh, kegiatan deradikalisasi yang sempat diadakan BNPT dan Kementerian Sosial beberapa tahun silam, respon yang diberikan Pemda sangat beragam.

Baca Juga :  Realisasi Pendapatan Keuangan Kalteng 2019 Mencapai 100,27 Persen

Terpisah, Ketua FKPT Kalteng Khairil Anwar menyatakan setuju apa yang disampailan Kepala BNPT. Karena sekuat dan sebagus apa pun organisasinya, tanpa dukungan Pemda akan sulit berkembang, dan program yang dijalankan pastinya terbatas.

“Kalau ada keterlibatan pemda, tentu FKPT bisa bergerak lebih luas. Kalteng itu wilayahnya sangat luas, berharap program BNPT dan FKPT, tidak bisa mencakup semua wilayah,” tegas Khairil. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA