PJ Bupati dan Kadis PUPR Barsel Sepakat Setiap Proyek Dilakukan Pengawasan

BUNTOK,inikalteng.com – Pj Bupati Barito Selatan (Barsel), Deddy Winarwan mengingatkan pentingnya pengawasan setiap tahapan pembangunan atau proyek pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, harus dipastikan bahwa setiap tahapan pembangunan dilakukan dengan pengawasan yang ketat.
Prosesnya dimulai dengan pemasangan plang kegiatan, diikuti oleh tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Inspektorat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara masif.

Hal itu disampaikan Deddy Winarwan saat meninjau pelaksanaan proyek pembangunan gedung serba guna dan peningkatan bangunan Barsel, di Buntok.

Baca Juga :  Hadapi Kemarau Panjang, BPBD Barsel Siapkan Truk Damkar Kapasitas 8.000 Liter

Dia menambahkan, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat harus bersifat detail dan menyeluruh pada setiap tahapan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya.

Selain itu, Pj Bupati Barsel juga menekankan pentingnya memastikan bahwa spesifikasi bangunan sesuai dengan bestek (syarat dan spesifikasi teknis) dan dokumen kontrak. Kemudian, dalam setiap lelang pekerjaan, tidak boleh ada pengkondisian dari pihak manapun. Jika ada, maka harus segera dilaporkan ke penegak hukum.

Baca Juga :  168 Warga Desa Penda Asem Terima BLT-DD Tahap Pertama

Diungkapkan Deddy, peninjauan ini dilakukan untuk memahami sejauh mana proyek dilaksanakan dan untuk mendeteksi hal-hal lain yang mungkin memerlukan perhatian. Semua kegiatan proyek fisik dan non fisik agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian aturan, langkah pertama adalah membuat surat teguran.

Baca Juga :  Kawasan Taman Rusa Jadi Ikon Kabupaten Barsel

“Jika tidak ada perbaikan, Inspektorat akan turun untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika masih tetap tidak sesuai, maka hal tersebut harus dilaporkan ke penegak hukum, agar bisa diberikan sanksi. Hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan masyarakat tentunya,” terangnya.

Sementara itu, Kadis PUPR Barsel, Ita Minarni menyebutkan sangat setuju bahwa setiap proyek perlu pengawasan. “saya sangat sepakat apa yang disampaikan pak Bupati,” singkatnya.
Penulis : Ardi
Editor : Ika

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA