PALANGKA RAYA – Presiden Joko Widodo, meminta seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk dapat mengendalikan angka pergerakan Covid-19 di wilayah masing-masing.
Permintaan orang nomor satu di Indonesia ini, disampaikan pada Rapat Terbatas secara virtual yang diikuti Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya, langsung dari Aula Jayang TIngang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (1/9/2020), untuk mendengarkan arahan Presiden dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Saya minta kepada para Gubernur di seluruh Indonesia, untuk memerhatikan angka-angka pergerakan kasus Covid-19 di wilayah masing-masing. Hati-hati, saat ini berbagai negara kembali terjadi tren peningkatan kasus positif, baik di negara-negara Eropa dan juga di kawasan Asia,” ungkap Presiden didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Presiden juga meminta kepada para Gubernur, untuk dapat mengatur dan mengendalikan angka-angka kasus Covid-19 di masing-masing provinsi, agar dapat terkendali. Sedangkan berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia per 31 Agustus 2020, menunjukkan tingkat kesembuhan dari kasus Covid-19 juga semakin meningkat.
“Data yang saya terima 31 Agustus kemarin, jumlah kasus positif di negara kita 175.000 dari 2,23 juta test yang telah kita lakukan. Dari dulu kita ingat di bulan April yaitu 15 persen, kemudian sekarang di Agustus yaitu 72,1 persen. Jadi ada pergerakan yang lebih baik, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia yang 69 persen, sehingga jumlah kasus aktif atau masih dalam perawatan juga menurun,” terangnya.
Kendati demikian, Presiden Joko Widodo tetap mengingatkan seluruh Pimpinan Daerah di masing-masing provinsi untuk mewaspadai angka kematian akibat Covid-19 yang masih terbilang tinggi.
Di waktu yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh Gubernur di Indonesia untuk dapat memperbaiki perekonomian yang saat ini terganggu akibat dampak Covid-19. “Mengembalikan kegiatan ekonomi tanpa harus menimbulkan makin memburuknya penyebaran Covid-19,” sebutnya.
Sementara untuk pengendalian Covid-19, diharapkan adanya sosialisasi massif mengenai protokol kesehatan dan juga melakukan pengawasan di lapangan secara massif. Selain itu, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat membantu Pemerintah Pusat dalam mengawal, mengawasi, dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan dan implementasi program pemulihan ekonomi. (red)
