SAMPIT, inikalteng.com – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk aktif berkoordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal itu penting untuk mempercepat pemerataan kelistrikan hingga ke pelosok. Karena hingga kini masih ada puluhan desa di Kotim yang belum dialiri listrik dari PLN, khususnya di daerah-daerah pelosok.
“Kami menekankan agar persoalan listrik masuk desa bisa terealisasi secara merata. Program Sampit Terang ini implementasinya harus bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat, tidak hanya di perkotaan saja,” kata Juliansyah di Sampit, Selasa (24/8/2021).
Disebutkan, peluang untuk percepatan perluasan jaringan listrik di Kotim masih sangat terbuka. Namun, perlu kesamaan pandangan antara pemerintah daerah dengan PLN untuk melakukan pemerataan kelistrikan. Belum meratanya kelistrikan ini menjadi perhatian DPRD, karena selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Sementara ini, desa-desa yang belum dialiri listrik oleh PT PLN, terpaksa mengandalkan genset maupun listrik tenaga surya.
Juliansyah mengaku pihaknya siap bersama dengan pemerintah daerah ketika ingin mengaliri listrik di sebuah wilayah. Namun terkendala teknis seperti melewati jalur perusahaan perkebunan dan lain sebagainya. “Kami siap bantu bersama agar kendala-kendala tiang listrik yang melintas di konsesi itu tidak bermasalah dan dipermasalahkan. Karena ini untuk kepentingan banyak orang, jadi sangat disayangkan kalau ada investor yang terkesan menghalang-halangi masuknya listrik ke pelosok desa,” kata Juliansyah.
Diketahui, ada sebanyak 49 desa di Kotim yang hingga kini belum dialiri listrik. Ada beberapa kendala yang dihadapi pihak PLN untuk pembangunan jaringan listrik itu. Salah satunya ketersediaan akses jalan darat yang layak untuk pengangkutan material dan peralatan. Kendala lainnya, yakni izin pembebasan lahan tanam tumbuh tanaman di sepanjang rencana jalur jaringan listrik tersebut. (ya)
Komentar