SAMPIT, inikalteng.com – Sebanyak 864 usulan masyarakat melalui dana pokok pikiran (pokir) dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) para anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), diharapkan bisa ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program pembangunan tahun 2024 mendatang.
Wakil Ketua DPRD Kotim H Rudianur mengungkapkan, sebagaimana terinput pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 2024, total usulan dari semua dapil di Kotim berjumlah 864.
“Dalam hal ini, diperlukan koordinasi integrasi dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Sehingga terwujud pembangunan berkelanjutan, terpadu dan terarah,” kata Rudianur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan RKPD Kotim Tahun 2024 di Aula Bappelitbangda Kotim, Selasa (21/3/2023).
Dijelaskan, Musrenbang RKPD memiliki peran dan poin strategis dalam penyampaian pokir DPRD sebagai daftar usulan dan saran serta pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, dengar pendapat dengan mitra kerja OPD, serta hasil kunjungan kerja dewan. Semua itu telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan.
Di samping itu pula, ujarnya, diharapkan akan mampu meminimalisir terjadinya ketidakpastian dan ketidakkepuasan aspirasi yang tidak terpenuhi, serta meminimalisir terjadinya inefisiensi anggaran. Rangkaian kegiatan ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyelaraskan rancangan RKPD Kotim dengan usulan dari masyarakat melalui setiap tahapan Musrenbang.
“Yang mana kita ketahui, di dalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan nonpemerintah, sekaligus untuk mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan,” kata politisi Golkar ini.
Dikatakan pula, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi pembangunan infrastruktur dan penguatan pangan yang berkelanjutan, harus memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
“Isu strategis sekarang ini adalah penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, akses dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dengan berpedoman pada RPJMD Kotim yang merupakan fokus arah pembangunan,” sebut Rudianur. (ya/red1)
