PALANGKA RAYA – Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, menghadiri acara penandatanganan kontrak paket tender atau seleksi dini Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Tahun Anggaran (TA) 2021 secara virtual, langsung dari Ruang Rapat Bajakah II, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (15/1/2021).
Penandatanganan kontrak tender tersebut, disaksikan secara virtual pula oleh Presiden RI Joko Widodo dari Istana Kepresidenan, Bogor. Selain itu, juga diikuti melalui konferensi video oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, pejabat eselon I Kemen PUPR, Kontraktor, Konsultan, dan Kepala Balai di seluruh Indonesia.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, melaporkan, sejak Oktober 2020 Kemen PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket, dengan nilai total Rp38,6 triliun. Hal ini dilakukan, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden untuk mempercepat pelaksanaan anggaran 2021, dalam rangka memperkuat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Hingga hari ini, 15 Januari 2021, telah diselesaikan proses tender 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun, dengan rincian 209 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tender dan dikontrak Desember 2020. Kemudian, 982 paket senilai Rp12,5 triliun akan ditandatangani kontraknya secara serentak pagi hari ini, yang akan disaksikan langsung Bapak Presiden,” lapornya.
Dia menyebutkan, penandatanganan kontrak dilaksanakan secara serentak para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 provinsi. Untuk tahap selanjutnya, 1.184 paket senilai Rp24 triliun akan diselesaikan dan ditandatangani kontraknya di akhir Februari 2021. Selain itu pada Maret 2021, akan diselesaikan 1.553 paket senilai Rp40 triliun, sisanya akan diselesaikan paling lambat Maret 2021.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam arahannya, menyampaikan apresiasi atas upaya percepatan anggaran 2021 yang dilakukan Kemen PUPR. “Saya memberikan penghargaan dan apresiasi atas upaya Kementerian PUPR, yang sejak Oktober 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini,” ungkapnya.
Presiden menambahkan, bahwa pada APBN 2021, Kemen PUPOR mendapatkan porsi anggaran terbesar senilai Rp149,8 triliun. Untuk itu, Presiden menegaskan supaya penggunaan anggaran yang sangat besar dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR, agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” tuturnya.
Sedangkan menghadapi kondisi krisis akibat pandemi Covid-19, Presiden meminta kepada Kemen PUPR dapat bekerja lebih cepat, dengan semangat, cara-cara extraordinary, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
“walaupun kita bekerja cepat, dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, kita mengabaikan governance, ini tidak boleh. Prosesnya harus benar, harus transparan, sesuai aturan, dan juga yang paling penting outcome-nya betul-betul dijaga, agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita,” pungkas presiden. (red2)
