PELANTARAN, KOTIM, inikalteng.com – Masyarakat Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merasa disudutkan dengan adanya sejumlah spekulasi terkait sengketa lahan kebun kelapa sawit antara Hok Kim alias Acen dan Alpin Laurence.
Pasalnya, sejumlah pihak menganggap masyarakat setempat atau karyawan yang tinggal di lokasi kebun yang bersengketa merupakan massa yang dikerahkan oleh pihak Alpin. Padahal sebenarnya, warga Pelantaran sama sekali tidak terlibat pihak manapun. Berbeda halnya dengan Acen yang diduga sengaja membawa massa untuk memaksa menduduki lahan tersebut beberapa waktu lalu.
Untuk itu, Kuasa Hukum masyarakat Pelantaran, Ornela Monty, meminta kepada semua pihak agar jangan ada lagi yang menyatakan masyarakat Pelantaran bagian dari salah satu pihak yang bersengketa.
“Kasihan masyarakat Pelantaran, mereka justru jadi korban dari kepentingan Hok Kim yang diduga memaksa menguasai lahan dengan mengerahkan massa,” tutur Ornela saat dibincangi via telepon selular, Rabu (1/3/2023).
Dia menegaskan, masyarakat Pelantaran tidak punya kepentingan atau bermaksud membela salah satu pihak yang bersengketa. Hanya saja, kebetulan lokasi lahan sengketa itu berada di desa mereka. Sehingga sangat wajar mereka bermaksud membuat kondisi Desa Pelantaran aman dan kondusif, tidak ada maksud lain.
Pengacara asal Kotim ini juga meminta kepada aparat Kepolisian untuk menindak tegas pihak mana saja yang dengan sengaja membuat gaduh di Desa Pelantaran pada Rabu, 8 Februari 2023 lalu. Situasi itu bahkan sempat meresahkan masyarakat Pelantaran.
“Kami sudah membuat laporan di Polda Kalteng terkait warga Pelantaran yang menjadi korban penyerangan. Saya minta stop kekerasan dan dugaan diskriminasi terhadap warga Pelantaran. Mereka sudah terpukul dan merasa trauma khususnya warga RT 7 dan RT 8 yang berdekatan dengan lahan sengketa,” ucapnya.
Ornela juga meminta kepada para pihak yang bersengketa untuk tidak mengorbankan masyarakat Pelantaran demi ambisi dan keuntungan pribadi. Silakan selesaikan persoalan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.
Terpisah, salah seorang Ketua RT di Desa Pelantaran, Arbani, berharap kepada pihak keamanan, Pemkab Kotim, Kelembagaan Adat dan seluruh pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa ini yang telah merugikan masyarakat Pelantaran.
“Kami masyarakat Pelantaran meminta perlindungan dan bantuan dari semua pihak agar desa kami bisa aman dan tenteram. Kami tidak ingin bila permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut, karena nantinya bisa saja terjadi konflik yang sangat rentan melibatkan masyarakat Pelantaran yang tidak punya kepentingan apapun,” pungkas Arbani. (nl/red1)
