SAMPIT, inikalteng.com – Konflik sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan besar swasta (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga kini masih menjadi isu hangat. Konflik itu tak kunjung habis. Selain soal ganti rugi lahan, juga tuntutan akan pola kemitraan masih tergolong tinggi, serta penyerobotan lahan yang merambah kawasan hutan juga masih terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Kotim yang baru, AKPB Sarpani mengatakan, saat ini dirinya tengah berkoordinasi dengan sejumlah pejabat di Kotim, seperti kepala daerah, Ketua DPRD dan instansi lainnya terkait maraknya kasus sengketa lahan.
“Sebagai salah satu instansi penegak hukum, tentunya kami akan berpegang teguh terhadap penegakan hukum,” kata Sarpani di Sampit, Rabu (5/1/2022).
Selain itu juga, lanjutnya, Polri wajib melindungi dan mengayomi masyarakat dan juga pihak investor. Oleh sebab itu, dia berharap kepada warga Kotim untuk tidak melakukan klaim lahan tanpa prosedur dan dasar hukum yang jelas, serta tidak berbuat anarkis. (ya/red1)
