SAMPIT – Sistem pendidikan saat ini yang berbasis internet dan Learning Manajemen System ( LMS), dinilai menyengsarakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pasalnya, sistem belajar mengajar secara dalam jaringan (daring) tersebut, boros di ongkos. Akibatnya, banyak orang tua yang mengeluh dengan sistem tersebut.
“Sistem belajar di rumah secara online, dinilai menyengsarakan rakyat. Selain berat di ongkos, juga tidak efektif terutama untuk warga yang berada di luar kota dan jauh dari jaringn internet,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Ramli di Sampit, Senin (3/8/2020).
Lebih lanjut dia mengatakan, Komisi III DPRD Kotim sudah melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim mengenai hal itu. Namun pihaknya belum menemukan kebijakan apa yang mesti dilakukan. Pasalnya, aturan ini murni dari pemerintah pusat, sehingga sulit untuk dicari solusinya.
“Aturan pusat ini kan, mereka berkaca dengan kuota jaringan internet di kota-kota. Di sana lancar, sementara di daerah ini kita ketahui tidak semua kecamatan terjangkau jaringan internet. Ini yang menimbulkan banyak keluhan,” tuturnya.
Menurut H Ramli, perlu adanya suatu kebijakan dari kepala daerah dalam hal menyikapi dan menindaklanjuti keluhan masyarakat ini.
“Terutama untuk mereka yang ekonominya kurang mampu, tidak bisa membeli Hp ataupun laptop dan juga kuota internet. Bayangkan setiap hari bisa menghabiskan 2,5 Gb atau seharga Rp50 ribu,” kata H Ramli.(red)
