YOGYAKARTA, inikalteng.com – Anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang meminta pemerintah daerah selalu antisipatif terhadap permasalahan atau konflik, terutama berkenaan dengan konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akhir-akhir ini marak terjadi.
“Pemerintah wajib dan harus hadir mengatasinya. Hal ini agar kondusivitas bagi semua pihak dapat terjaga” ungkap Teras dalam Dialog Interaktif ‘Membuka Tabir Konflik Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia’ yang mengambil studi kasus di Kalimantan Tengah, digelar oleh Keluarga Alumni Instiper Yogyakarta pada Jumat (27/10/ 2023).
Teras menyampaikan, sebelum terjadi permasalahan atau perselisihan, pemerintah daerah setempat harus hadir memantau dinamika. Dengan koordinasi dari pemerintah provinsi, dilakukan pemetaan potensi masalah dan alternatif solusi, sehingga diharapkan tidak terjadi konflik atau permasalahan berkelanjutan.
Selain itu, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) periode pertama ini mengharapkan lembaga adat juga wajib menciptakan ketenangan dan kedamaian di daerahnya masing-masing. Hal ini penting agar masyarakat adat memiliki jalur-jalur damai dalam menghadapi maupun menyelesaikan masalah yang umumnya terkait soal agraria.
“Dalam kepemimpinan saya di Kalteng, Pemerintah Provinsi pada tahun 2014 telah mengeluarkan Peraturan Gubernur mengenai pencegahan dan penyelesaian konflik. Salah satunya adalah dengan membentuk Forum Pencegahan dan Penyelesaian Konflik” ungkap Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini.
Sebab itu, Teras mengingatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, serta Kota di Kalteng harus berupaya menciptakan situasi kondusif, keamanan dan kerukunan antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan.
Begitu pun dengan GAPKI selaku forum bagi asosiasi perkebunan, Teras harapkan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di sekitar kebun. Kontribusi ini meliputi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam pandangan saya, pengusaha dan masyarakat serta pemerintah masing-masing harus memperoleh keadilan dalam hadirnya perkebunan sesuai aturan hukum, dan terlebih kemanfaatan. Sekiranya terwujudnya kemanfaatan, maka diharapkan tidak perlu terjadi konflik yang merugikan semua pihak” imbuhnya.
Penulis : Adinata
Editor : Zainal
Komentar