SAMPIT, inikalteng.com – Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah menyebutkan, jaringan listrik di wilayah utara Kotim belum sepenuhnya tembus ke desa-desa. Oleh sebeb itu, dia mendesak kepada pemerintah daerah supaya menyelesaikan realisasinya tahun ini.
“Keadaan tersebut membuat desa sulit berkembang, dan pastinya gelap pada saat malam hari. Bagaimana nanti bila pemerintah mengharuskan masyarakat menggunakan kompor listrik jika tidak ada aliran listriknya,” ucap Juliansyah, Kamis (20/10/2022).
Sebelumnya memang ada kendala yakni karena perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menolak pohon sawit mereka ditebang guna menjadi lokasi pendirian tiang listrik. Padahal hal itu bisa dijadikan bentuk upaya perusahaan membantu masyarakat setempat.
“Kemudian jalan juga masuk dalam HGU mereka. Padahal jika Pemkab Kotim tegas terhadap PBS itu, pasti tidak akan ada kendala lagi. Masyarakat sekitar perusahaan juga bisa lebih sejahtera, karena aliran listrik merupakan salah satu penunjang kehidupan,” ujar Juliansyah.
Dia menyakini, kesejahteraan masyarakat akan meningkat apabila ekonomi tumbuh lebih cepat. Untuk itu, maka listrik harus tersedia dengan baik. Namun, tanpa kerja sama, sinergi dan bantuan dari stakeholder dalam penyediaan lahan, mustahil hal itu dapat terwujud. “Prioritas pembangunan jaringan listrik desa mempertimbangkan kemudahan akses jalan, jumlah kepala keluarga di sebuah desa, kemampuan teknis jaringan listrik serta ketersediaan anggaran PLN. Karena itulah program listrik desa agar berkomitmen penuh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah,” ungkap Juliansyah. (ya/red1)
Komentar