PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Berbagai persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) menjadi perhatian Anggota DPD RI Pemilihan Kalteng, Agustin Teras Narang. Di antaranya terkait penghapusan tenaga honorer, daerah blankspot, minimnya tenaga penyuluhan, termasuk keterbatasan anggaran daerah.
“Semestinya kita bisa terbantu dengan perkembangan teknologi informasi. Namun faktanya dari 130-an desa, sebanyak 51 desa masih mengalami blankspot. Dengan kondisi ini, kehilangan banyak tenaga pemerintahan akan berdampak pada pembangunan daerah. Belum lagi kondisi yang ada selama ini pun dinilai belum ideal komposisinya termasuk di penyuluh pertanian yang bahkan tidak bisa memenuhi standar kehadiran 1 penyuluh tiap desa”, ungkap Teras saat reses bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Barut, Kamis (28/7/2022).
Kemudian dilanjutkan Teras, adanya reformasi birokrasi serta penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang, mesti ada upaya luar biasa untuk menghadapi konsekuensinya. Apalagi di Barut tenaga honorer mencapai 3.669, tenaga PPPK baru tersedia 167 orang. Sedangkan baru ada rencana penambahan lagi pada 2022 untuk PPPK, khusus tenaga pendidik dan kesehatan.
“Mengelola sumber daya manusia demikian dengan kebijakan penghapusan sungguh memerlukan kesigapan yang penuh”, sebut mantan Gubernur Kalteng dua periode ini.
Kemudian kondisi anggaran yang terbatas dan rendahnya dukungan pusat membuat tantangan makin besar. Termasuk dalam upaya menghadirkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang niat awalnya justru membuat pekerjaan dan anggaran bisa efisien. Agenda satu data dari pemerintah pusat sendiri pun sejauh ini belum sampai ke daerah.
“Terkait situasi tenaga honorer termasuk minimnya tenaga penyuluh hingga soal blankspot jaringan komunikasi akan saya sampaikan pada menteri terkait untuk menjadi perhatian. Meski demikian saya sarankan agar agenda prioritas yang terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat segera dikembangkan”, pinta dia.
Sebab menurut Teras, bagaimana pun sumber-sumber pendapatan mesti digali terus dengan optimalisasi sumber daya alam yang ada. Pelibatan investor juga penting, meski perlu cermat menerima investasi yang sungguh bertanggung jawab serta berkomitmen pada kepentingan masyarakat.
Bahkan Teras mengenang saat pernah menjadi Pj Bupati di Barut dan mencabut beberapa izin tambang, sehingga punya kenangan dan gambaran berkenaan dengan Kabupaten Barut. Teras meyakini Barut bisa berkembang lebih baik lagi dengan potensi pertanian atau perkebunannya. Terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN), dimana Barut merupakan gerbang utamanya.
“Semoga dengan kehadiran Ibu Kota Negara, menambah semangat Pemerintah Kabupaten Barut untuk dapat menyusun argumentasi kuat pada pemerintah pusat terkait bantuan pembangunan. Sebab jangan sampai kita hanya sebagai penyangga, apalagi kondisi kita tidak cukup kuat, hanya akan menyusahkan Barut kalau kemajuan Ibu Kota Negara tidak dapat kita rasakan”, pungkas Teras. (tim/red4)
