PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Keberadaan program ketahanan pangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diharapkan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan serta mencukupi ketersediaan akan pangan dalam waktu jangka panjang, khususnya bagi masyarakat Provinsi Kalteng.
Namun dalam perjalanannya hingga saat ini, program food estate di sejumlah kabupaten Provinsi Kalteng dinilai sebagian kalangan masih belum sesuai yang diharapkan bersama.
Berkenaan dengan hal itu, sebagai wakil daerah Kalteng di DPD RI, Agustin Teras Narang, Senin (8/5/2023), bertemu dengan jajaran insan Kementerian Pertanian di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah dalam rangka menyerap aspirasi terkait sektor pertanian.
Pada pertemuan tersebut, Teras mendengar ada catatan dan aspirasi jajaran BPTP terkait tantangan pengembangan pertanian di lahan food estate. Di antaranya adalah empat kendala terkait lahan, infrastruktur, iklim, dan sumber daya manusia.
“Adanya kendala ini tentu tidak bisa dipungkiri. Namun dalam upaya pengembangan sektor pertanian, termasuk food estate, pada dasarnya memang menantang. Terlebih dengan karakteristik lahan pertanian Kalteng yang didominasi lahan gambut,” ungkap Teras.
Untuk itu, Teras terus mendorong agar seluruh pihak berkolaborasi dan mengubah kendala menjadi peluang. Menjadikan tantangan sebagai kesempatan untuk bersama menunjukkan peranan semua pihak terkait untuk menghadirkan kesejahteraan bersama.
Gubernur Kalteng dua periode, 2005-2010 dan 2010 – 2015 ini mengajak BPTP serta pihak terkait lainnya untuk bersama mencari solusi berkenaan urusan benih berkualitas, pupuk, perubahan iklim, asuransi pertanian, peningkatan peran penyuluh untuk peningkatan sumber daya manusia, hingga soal teknologi pertanian kekinian.
Sebumnya, Kepala BPTP Kalteng Dedy Irwandi memaparkan sejauh mana keterlibatan pihaknya dalam membantu program food estate. Terutama berkaitan dengan pemanfaatan tekonologi pertanian untuk peningkatan hasil pertanian.
Meski diakui Dedy masih ada sejumlah kendala dalam pelaksanaan food estate, seperti ketersediaan lahan yang tidak sesuai target, lalu infrastruktur pendukung khususnya irigasi, kondisi iklim ekstrem serta sumber daya manusia (SDM).(adn/red4)
