Leonard memaparkan bahwa di bawah visi pemerintahan baru, Kalimantan Tengah diberi mandat strategis untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam, menjadi pusat pangan nasional, dan pusat konservasi internasional. Mandat ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
Menanggapi pemaparan tersebut, Teras Narang menekankan pentingnya kecermatan dan keterampilan pemerintah provinsi dalam mengemban amanat. Ia meminta jajaran di bawah kepemimpinan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Selain menjalankan peran dan fungsi pembangunan daerah, amanat dari pemerintah pusat harus diperhatikan dan direalisasikan dengan sungguh-sungguh. Pastikan dalam periode lima tahun ke depan, tiga visi besar ini benar-benar dikerjakan,” ujar Teras dalam keterangannya.
Teras juga menyoroti isu strategis lain, yakni pengelolaan masyarakat adat. Ia menekankan perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama terkait isu hutan adat, perhutanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat adat terpencil.
“Saya berharap rencana pembangunan tidak hanya sebatas dokumen, tetapi benar-benar menyerap aspirasi masyarakat adat. Termasuk masyarakat adat yang masih bergantung pada profesi sebagai peladang, mereka harus diberdayakan agar turut menopang agenda pemerintah menjadikan Kalimantan Tengah sebagai pusat pangan nasional,” tegas Teras.
Penulis/editor : Adinata
Komentar