PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Senator DPD RI Daerah Pemilihan Kalteng Agustin Teras Narang mengaku prihatin terhadap apa yang dilakukan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang memarahi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kalteng yang juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan, beberapa waktu yang lalu.
Hal itu disampaikan Teras kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat Rapat Kerja Komite I DPD RI secara virtual, Senin (4/10/2021).
“Cara teguran seperti itu menurut pandangan saya tidak tepat dilakukan oleh seorang pejabat yang diminta oleh Bapak Presiden (Joko Widodo) untuk membantu tugasnya selaku kepala pemerintahan dalam bidang sosial,” tegas Teras.
Menurut Gubernur Kalteng periode 2005 – 2015 ini, prinsip saling menghormati dan tutur arif, yaitu “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung” hendaknya dimaknai dan diterapkan. Meski dipahami, tugas (Mensos) tersebut tidak mudah, namun saling hormat menghormati dengan cara yang tepat adalah sangat arif dan bijaksana dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di sisi lain, Teras juga menyinggung soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dia berpandangan agar seluruh pihak termasuk pemerintah menjadi realistis. Dengan kondisi pandemi dan masalah yang dihadapi bangsa ini baik dari sisi perekonomian, kesehatan, dan keuangan negara tentu rencana tersebut mesti ditinjau kembali.
“Terlebih sisa waktu efektif kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini tinggal sekitar 2,5 hingga 3 tahun lagi, yang dalam hemat saya tidak memadai untuk sebuah agenda besar,” tuturnya.
Sementara, MenPANRB Tjahjo Kumolo secara khusus menanggapi dalam perspektif yang berbeda, namun tetap dengan semangat yang sama.
Tjahjo menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga sebenarnya realistis, sehingga memprioritaskan pembangunan infrastruktur kesehatan, terlebih di tengah pandemi. Namun arah menuju ke pemindahan IKN ini mesti dilakukan, kendati mungkin akan berlangsung secara berkelanjutan dalam 15 tahun ke depan. (*/red)
Komentar