Tim KPK RI Kunjungi DPRD Mura Evaluasi MCP

PURUK CAHU, inikalteng.com – Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Wilayah III beserta tim bertandang ke Kabupaten Murung Raya, khususnya bertemu dengan jajaran DPRD Kabupaten Mura pada Kamis (18/7/2024).

KPK dalam kunjungannya sekaligus melakukan rapat koordinasi terkait Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi serta Monitoring Capaian Kerja atau Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Mura.

Tim Lembaga antirasuah ini bertemu Pimpinan DPRD Kabupaten Murung Raya dan seluruh Anggota DPRD terpilih periode 2024 -2029, bertempat di Ruang Rapat Pleno DPRD Mura.

Baca Juga :  Hadapi Tantangan Pendidikan, Teras Ajak Guru di Kalteng Kolaborasi

Tim Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah III, Alfi Rahman Waluyo mengatakan, bahwa KPK mendorong DPRD Mura untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP).

Kemudian diminta selalu melakukan koordinasi dan konsultasi kepada lembaga KPK untuk minta arahan dan masukan guna mencegah terjadi grafitasi yang berdampak ke arah terjadinya korupsi.

Hal ini menurut Alfi merupakan upaya penguatan tata kerja, manajemen, payung hukum dan penguatan lembaga DPRD.

“Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan (MCP) yaitu layanan publik (pelayanan prima) DPRD punya kewajiban mengingatkan pemda,” katanya.

Baca Juga :  Jemput Bola SPPT dan PBB

Alfi juga menambahkan, MCP merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang sangat penting untuk pemberantasan korupsi di daerah, berupa perbaikan tata kelola, sekaligus evaluasi rekomendasi, tindak lanjut hasil survei penilaian integritas (SPI).

“Ini merupakan kesempatan yang berharga bagi DPRD mendapatakkan penjelasan langsung dari KPK RI terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, agar anggota DPRD dapat bekerja dengan baik, dan tenang sesuai dengan koridor aturan UU yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Rapat tersebut juga membahas bagaimana koordinasi instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik dan juga sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Kabupaten Murung Raya.

Baca Juga :  HPN 2023, IKWI Kalteng Ikuti Silaturahmi Nasional

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Mura, Doni menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota DPRD mengapresiasi dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terintegrasi tersebut.

“Selaku pimpinan DPRD Murung Raya, kami mengapresiasi dan mendukung KPK dan tim koordinasi yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian serius kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan administrasi di wilayah Pemkab mura,” tegas Doni.

penulis : Hasanah
editor : Adi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA