PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Anggota DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang mengajak Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan Kelapa Sawit yang berinvestasi di wilayah Pulau Kalimantan supaya dapat berkolaborasi dengan masyarakat setempat, terutama di wilayah operasional perusahaan, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi kerakyatan.
Hal ini disampaikan Teras Narang ketika menjadi narasumber dalam talk show rangkaian kegiatan 5th Borneo Forum yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Ballroom, Swiss Bellhotel Danum, Rabu (24/8/2022). Acara 5th Borneo Forum ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
“Dengan kondisi pandemi telah menbayangi kita. Tahun politik juga di depan mata. Maka mari bersinergi mengerjakan apa yang bisa dilakukan bersama secara lebih baik. Antar pelaku usaha dan masyarakat didorong berkolaborasi membangkitkan kembali ekonomi yang berkeadilan,” ujar Teras.
Teras menjelaskan, terkait ekonomi kerakyatan, dimana investor perkebunan sejak mendapat izin lokasi dan melakukan penanaman, maka mereka yang menghadirkan perkebunan adalah bagian dari masyarakat di daerah tersebut.
“Hal ini karena mereka menanam perkebunan hingga 20 tahunan. Investasi besar dan tantangan besar, termasuk pupuk yang susah dan mahal, menjadi kendala mereka yang tak mudah dihadapi. Jadi perlu dipahami bahwa kerja ekonomi itu adalah kerja bersama. Tidak boleh investasi dimusuhi, sebaliknya harus ditemani, kerja bersama dan kolaborasi sehingga ekonomi bergerak,” jelas Teras.
Selain itu, mantan Gubernur Kalteng dua periode itu menerangkan berkenaan dengan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Secara historis yuridis, Undang-Undang terkait Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sejatinya selalu berdampingan.
Namun dilanjutkan Teras, dinamika sejarah membuat terjadi perubahan, sehingga perimbangan keuangan pusat dan daerah sempat tertinggal. Padahal isu ini seksi sekali dan menyangkut hajat hidup banyak pihak, terutama daerah-daerah.
“Saya ingat soal perimbangan keuangan ini saat reformasi menimbulkan masalah karena banyak daerah mau merdeka. Ada Kaltim, Riau, dan termasuk Kalteng. Ini dipicu karena perimbangan daerah yang dinilai tak adil. Daerah merasa memberi kontribusi besar dalam investasi,namun hanya mendapatkan bagian sedikit dari hasil yang daerah berikan pada pemerintah pusat,” urainya.
Sehingga, tuntutan ini tidak mudah disetujui. Karena pada saat diskusi di Badan Anggaran DPR RI kala itu harus melihat 34 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten kota hingga puluhan ribu desa di seluruh Indonesia. Maka seluruh pendapatan harus dikumpul dulu dan dibagi untuk pemerataan serta kemajuan bersama.
Sekarang APBN untuk 2023 sekitar Rp3.041 triliun. Meliputi transfer ke daerah, mandatory spending, dana desa, hingga pembayaran hutang. Ada ruang defisit diperkirakan sekitar Rp598,2 triliun. Hal ini menurut Teras sebagai gambaran yang membutuhkan kejelian para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Untuk mendorong perekonomian daerah serta mengawal agenda pemerintah pusat dalam RAPBN 2023, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama infrastruktur. Bagaimana jalan dan transportasi darat, laut, serta udara dibangun sehingga lalu lintas barang dan jasa berlangsung baik. Tanpa ini kita tak bisa bersaing,” ungkap Teras.
Lalu kedua, pendidikan yang terus ditingkatkan kualitas serta pemerataannya di daerah. Ketiga adalah kesehatan sehingga kualitas sumber daya manusia di daerah juga terjaga. Keempat, ekonomi berbasis kerakyatan yang memperhatikan aspek berkelanjutan, termasuk perkebunan sawit yang mesti menghadirkan keadilan bagi masyarakat dan alam lingkungan.
Selanjutnya tugas pemerintah melayani kepentingan bersama ini menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak untuk terciptanya kemakmuran bersama. Bila demikian, maka isu perimbangan keuangan pusat dan daerah tidak sulit diwujudkan. Karena semua pihak kerja sama untuk meningkatkan perekonomian yang dampaknya bagi daerah dapat dirasakan.
Teras juga dorong pelaku investasi agar bekerja sama dengan pemerintah desa dan mendorong masyarakat menjadi sejahtera lewat program membesarkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diperlukan sinergi, misalnya perkebunan belanja ke BUMDes sehingga ekonomi desa pun bergerak.
Selain itu, PBS diharapkan juga melibatkan lembaga adat untuk menjaga harmoni masyarakat dan lingkungan. Memberikan mereka ruang untuk mengembangkan kebudayaan dan kesejahteraan mereka.
“Ini sudah kami rancang dalam Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Tujuannya untuk pengakuan, pemberdayaan, serta menghadirkan kebaikan bagi semua, khususnya masyarakat adat yang kerap dimarginalisasi. Dengan aturan ini, keseimbangan dalam relasi kerja sama dapat dikembangkan bagi kebaikan bersama,” pungkas Teras. (tim/red4)
