PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengejutkan dunia politik dengan menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (20/3/2025) yang menginstruksikan Menteri Pendidikan, Linda McMahon, untuk memulai proses pembubaran Departemen Pendidikan AS. Langkah ini dinilai sebagai upaya Trump menghindari persetujuan Kongres dalam menutup departemen federal tersebut secara resmi.
Dalam acara penandatanganan di Gedung Putih, Trump menyatakan bahwa pemerintahannya mungkin tetap akan mengajukan permohonan ke Kongres guna menutup Departemen Pendidikan secara penuh. Ia beralasan bahwa meskipun anggaran departemen tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir, skor ujian nasional tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
“Kami akan mengambil semua langkah hukum yang diperlukan untuk menutup departemen ini sesegera mungkin. Departemen ini tidak memberi manfaat bagi kita,” tegas Trump dalam pidatonya, dikutip dari The Guardian.
Saat Trump berbicara di atas panggung dengan latar belakang bendera negara bagian dan sekelompok anak sekolah, McMahon yang duduk di barisan depan terlihat tersenyum menerima keputusan tersebut.
Meskipun pemerintah federal tidak secara langsung mengatur kurikulum sekolah—karena 90% pendanaan sekolah berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal—Trump tetap berkomitmen memenuhi janji kampanyenya untuk “mengembalikan pendidikan ke negara bagian.”
Perintah eksekutif tersebut menginstruksikan McMahon untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menutup fungsi utama Departemen Pendidikan. Trump juga menyatakan harapannya agar McMahon menjadi Menteri Pendidikan terakhir dalam sejarah AS.
Sebagian besar anggaran Departemen Pendidikan digunakan untuk program hibah dan pinjaman federal, termasuk Title I senilai USD 18,4 miliar untuk mendukung sekolah K-12 di daerah miskin serta program IDEA senilai USD 15,5 miliar bagi siswa berkebutuhan khusus. Gedung Putih memastikan bahwa program-program ini, termasuk pinjaman mahasiswa federal senilai USD 1,6 triliun, tidak akan terdampak oleh perintah eksekutif tersebut. Namun, masih belum jelas bagaimana pengurangan anggaran akan dilakukan tanpa memangkas inisiatif-inisiatif tersebut.
Langkah ini diambil setelah pemerintahan Trump secara bertahap melemahkan kewenangan Departemen Pendidikan, termasuk melakukan pemutusan hubungan kerja yang mengurangi hampir separuh tenaga kerja serta membatalkan puluhan hibah dan kontrak.
Dukungan dan Penolakan
Upaya membubarkan Departemen Pendidikan sudah muncul sejak era 1980-an di kalangan Partai Republik, tetapi belakangan semakin menguat, terutama di antara aktivis pro-Trump yang menentang standar pendidikan nasional dan kebijakan inklusif di sekolah.
Perwakilan Thomas Massie, seorang Republikan dari Kentucky, bahkan mengajukan rancangan undang-undang yang hanya berisi satu kalimat, menyatakan bahwa Departemen Pendidikan harus dibubarkan pada akhir 2026. Namun, upaya serupa sebelumnya gagal karena kurangnya dukungan di Kongres.
Pemerintahan Trump juga tampaknya mengikuti panduan dalam “Project 2025,” sebuah manifesto konservatif dari Heritage Foundation yang mengusulkan reformasi besar-besaran di pemerintahan federal. Dalam dokumen tersebut, Departemen Pendidikan diusulkan hanya berfungsi sebagai pengumpul data dan penyedia informasi bagi negara bagian tanpa kewenangan lebih.
Sementara itu, Demokrat di Kongres mengecam perintah eksekutif ini, memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat membahayakan jutaan keluarga berpenghasilan rendah yang bergantung pada pendanaan federal untuk pendidikan.
“Menutup Departemen Pendidikan akan merugikan jutaan anak di sekolah negeri, keluarga mereka, serta para pendidik yang telah bekerja keras. Dampaknya akan terasa dalam meningkatnya jumlah siswa di kelas, pemutusan hubungan kerja guru, pemotongan program pendidikan khusus, serta kenaikan biaya kuliah,” ujar Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR AS.
Sayap progresif Demokrat menuding langkah ini sebagai cara inkonstitusional untuk menghindari persetujuan Kongres dalam menjalankan agenda pemerintahan Trump.
“Faktanya, Trump tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk membubarkan Departemen Pendidikan tanpa persetujuan Kongres. Namun, mereka akan memangkas pendanaan dan melemahkan lembaga ini demi menciptakan ketidakstabilan dan mendorong agenda ekstremis mereka,” kata Maxwell Frost, anggota Kongres dari Partai Demokrat.
Masa Depan Pendidikan di Bawah Trump
Meskipun Departemen Pendidikan belum resmi dibubarkan, pemerintahan Trump masih dapat mengubah alokasi anggaran dan kebijakan yang berpengaruh luas terhadap sekolah-sekolah di seluruh negeri. Salah satu kemungkinan yang dipertimbangkan adalah pemberian dana dalam bentuk hibah blok kepada negara bagian tanpa persyaratan khusus, sehingga setiap negara bagian bebas menentukan apakah dana tersebut akan digunakan untuk mendanai siswa berpenghasilan rendah atau siswa berkebutuhan khusus.
Selain itu, program-program yang tidak secara langsung berhubungan dengan siswa, seperti pelatihan guru, kemungkinan besar akan dipangkas. Trump juga terus mendorong kebijakan “hak orang tua” dalam pendidikan serta perluasan program voucher sekolah.
Pada Januari lalu, Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk mendorong “pilihan sekolah,” yaitu penggunaan dana publik untuk membiayai pendidikan swasta. Ia juga mencabut pendanaan bagi sekolah yang dianggap melakukan “indoktrinasi radikal” serta menghidupkan kembali “Komisi 1776,” yang bertujuan mempromosikan “pendidikan patriotik.”
Departemen Pendidikan di bawah pemerintahan Trump juga menghapus berbagai program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi sejak minggu pertama masa jabatannya. Tak lama setelah Trump berkuasa, departemen ini mulai diisi oleh staf-staf kunci yang memiliki afiliasi dengan lembaga pemikir konservatif, America First Policy Institute, yang dikenal mendukung penghapusan program keberagaman dan pelarangan buku di sekolah.
Bulan lalu, departemen ini bahkan mengakhiri investigasi terhadap kebijakan pelarangan buku dan menghapus posisi koordinator pelarangan buku. Keputusan ini diumumkan oleh Craig Trainor, asisten sekretaris hak-hak sipil yang sebelumnya juga bekerja di lembaga pemikir konservatif tersebut. -red
