PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Menjelang usia ke-58, Perguruan Tinggi Negeri Universitas Palangka Raya (PTN UPR) kini mulai mempersiapkan diri untuk menjadi PTN Berbadan Layanan Umum (BLU). Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menuju BLU, juga sudah dipersiapkan oleh Satuan Kerja (Satker) yang sudah dibentuk. Termasuk sudah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“Pada prinsipnya UPR sudah siap menuju BLU. Dengan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sudah kita ajukan. Nantinya pemerintah melalui Kemendikbud melakukan penilaian apakah UPR sudah layak untuk jadi BLU,” jelas Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi kepada wartawan usai Rapat Terbuka Senat dalam rangka Dies Natalis Ke-58 di Gedung PPIG UPR, Rabu (17/11/2021).
Namun demikian, katanya, secara pembiayaan kalau semuanya diserahkan ke UPR sendiri, tentu belum memungkinkan. Hal itu berarti pemerintah daerah se-Kalteng dan masyarakat harus memberikan dukungan, tidak hanya dilepas kepada pemerintah pusat saja. “Nantinya setelah BLU UPR ini mendapat SK, maka akan kami sosialisasikan kepada masyarakat Kalteng, supaya tidak terkejut,” kata Andrie Elia.
Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng ini memaparkan, bahwa pembiayaan BLU terdiri atas 50 persen negara dan 50 persen dari sumber-sumber dana dari masyarakat yang bisa dimanfaatkan secara sah.
“Sementara ini Satker tidak boleh memungut selain UKT (Uang Kuliah Tunggal). Tapi kalau sudah jadi BLU, maka nantinya akan diatur sesuai kemampuan masyarakat, dan akan kita diskusikan dengan perwakilan masyarakat Kalteng di DPRD. Kalau pemerintah daerah tidak membantu, maka yang rugi nantinya adalah masyarakat Kalteng juga,” kata Andrie Elia.
Sekarang ini, ungkapnya, pemerintah memang mendorong agar perguruan tinggi di Indonesia menjadi BLU. Karena dalam BLU, biayanya tidak terlalu membebani negara.
Disinggung mengenai aset-aset UPR yang ada, menurut Andrie Elia, bisa dimanfaatkan untuk bisnis perguruan tinggi. Karena untuk pengembangannya, BLU lebih fleksibel, dan secara otonomi tidak 100 persen tergantung pusat. “Sebagai BLU, kita harus bisa mencari sumber-sumber pendapatan lainnya untuk memenuhi peningkatan kualitas pendidikan kita,” ucapnya. (*/red)
Komentar