KUALA KURUN, inikalteng.com – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas telah mengusulkan agar program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2024 harus berbasis pada kebutuhan masyarakat.
Beberapa masukan dan saran telah diberikan oleh fraksi partai Demokrat, di antaranya adalah pemikiran alternatif jalan jika jalan Lintas Kurun menuju Palangka Raya mengalami kerusakan atau tidak bisa dilewati.
“Pemerintah Daerah harus memikirkan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan kurun sampai Sepang Simin yang harus mulai direncanakan sebagai opsi alternatif menuju Palangka Raya,” beber Juru Bicara fraksi Demokrat, Neni Yuliani, Senin (29/7/2024).
Lebih lanjut Neni mengatakan, perbaikan jalan dan jembatan akan meningkatkan mobilitas masyarakat dan mempermudah transportasi barang yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, salah satu hal lainnya yang harus diperhatikan oleh Pemda adalah penataan Kota Kuala Kurun. Penataan kota yang indah dan bersih bisa membawa dampak positif bagi masyarakat dan juga menarik minat wisatawan untuk datang ke daerah tersebut.
“Oleh karena itu, kebersihan dan penataan kota harus menjadi prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2024,”sebutnya.
Pada kesempatan itu juga, ia menyebutkan bahwa, Kabupaten Gunung Mas merupakan daerah penghasil tambang dan perkebunan, sehingga Pemda harus memperhitungkan nilai dari dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang seharusnya diterima.
“Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) harus diperhatikan dan diiringi dengan penataan kota yang baik agar daerah semakin menarik bagi para investor dan wisatawan,”sebut Neni Yuliani.
Selain itu, fraksi partai Demokrat juga meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gunung Mas agar melakukan jemput bola dan perekaman E-KTP. Dimana kata dia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil siap memberikan dua alat perekam E-KTP yang akan diberikan ke setiap daerah.
“Namun jika dibutuhkan, kabupaten dapat mengalokasikan anggaran untuk penambahan alat perekam E-KTP. Angka penduduk daerah secara langsung berimplikasi pada pendapatan daerah,”kata Neni.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan satu ini menyebutkan, program dan kegiatan dalam APBD perubahan harus berbasis pada kebutuhan masyarakat. Dengan mengedepankan kepentingan masyarakat di dalam pembangunan daerah.
“Diharapkan dapat menciptakan kemajuan yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Oleh karena itu, penting bagi Pemda untuk mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunung Mas,”tutupnya.
penulis : Heriyadi
editor : Adinata
Komentar