PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Pj Sekda Kalteng H Nuryakin, menyampaikan ringkasan Rancangan Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kalteng 2022, yang disampaikan pada Musrenbang Kalteng dalam rangka penyusunan RKPD 2023, yang dibuka Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran secara virtual, terpusat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/4/2022).
“Penyusunan RKPD 2023 akan menjadi lanjutan pembangunan tahun sebelumnya, yang nantinya akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan Kalteng. Untuk itu dalam perumusan indikator maupun target capaian, agar dapat mengacu pada standar pelayanan minimal yang terdapat pada urusan wajib pelayanan dasar, indikator pada SDG’s, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020,” terangnya.
Menurutnya, melalui Musrenbang diharapkan dapat menjaring seluruh aspirasi dan usulan dari Pemangku Kepentingan untuk mewujudkan sinkronisasi, sinergitas, serta harmonisasi antar sektor dan antar wilayah dalam proses pembangunan di 2023. Bahkan terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, di mana terdapat kenaikan hampir Rp1 triliun lebih.
“Kami berharap di 2023 dapat saling bersinergi dalam berinovasi untuk meningkatkan PAD, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Selain itu, kami telah menyusun prioritas perencanaan penanganan kewilayahan Kalteng 2023 berdasarkan zonasi, di mana prioritas kewilayahan tersebut terbagi menjadi tiga, yakni prioritas penanganan kemiskinan, prioritas penanganan pengangguran, dan prioritas penanganan pembangunan ekonomi,” sambungnya.
Oleh karena itu, dia berharap kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Deputi Kemaritiman dan SDA, dapat memprioritaskan usulan Kalteng untuk mendukung Proyek Strategis Nasional.
Sementara pada kesempatan yang sama, Gubernur H Sugianto Sabran, mengatakan, melalui Musrenbang RKPD Kalteng 2022 dia sangat berharap agar program-program yang diusulkan untuk 2023 merupakan program prioritas dan strategis pembangunan Kalteng, yang dapat diintegrasikan untuk mencapai keterpaduan dan keserasian antar wilayah, antar sektor, dan antar pelaku pembangunan. (ka/red2)
Komentar